Banjarmasin, BARITOPOST.CO.ID – Empat tuntutan yang disampaikan Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalimantan Selatan akhirnya diterima DPRD Provinsi Kalimantan Selatan.
Aspirasi tersebut meliputi evaluasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG), penyesuaian harga bahan bakar minyak (BBM) yang berpihak kepada rakyat, evaluasi Undang-Undang Polri, serta peningkatan kesejahteraan di sektor pendidikan.
DPRD Kalsel memastikan seluruh tuntutan tersebut akan diteruskan kepada pemerintah pusat di Jakarta melalui jalur resmi sesuai kewenangan masing-masing lembaga.
Meski aspirasi mereka diterima DPRD Kalsel, mahasiswa kembali gagal bertemu dengan 11 anggota DPR RI Daerah Pemilihan (Dapil) Kalimantan Selatan. Sebelumnya, saat menyampaikan aspirasi di lokasi yang sama, yakni di depan Gedung DPRD Kalsel di Jalan Lambung Mangkurat, Banjarmasin, mereka juga tidak berhasil berdialog langsung dengan wakil rakyat yang duduk di Senayan tersebut.
Baca Juga:
Aksi penyampaian aspirasi mahasiswa itu diterima langsung Ketua DPRD Kalsel H Supian HK, didampingi Wakil Ketua DPRD Kalsel H Kartoyo dan HM Alpiya Rakhman serta Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalsel H Gusti Iskandar Sukma Alamsyah bersama jajaran Sekretariat DPRD Kalsel. Kegiatan berlangsung dengan pengamanan aparat kepolisian, Jumat (19/6/2026).
Usai berdialog dengan mahasiswa, Supian HK menyampaikan bahwa seluruh tuntutan yang diajukan akan menjadi bahan masukan bagi DPRD Kalsel untuk kemudian diteruskan kepada pemerintah pusat melalui kementerian maupun lembaga terkait.
Menurutnya, substansi tuntutan mahasiswa sebagian besar merupakan kewenangan pemerintah pusat. Karena itu, aspirasi tersebut perlu disampaikan melalui mekanisme resmi agar dapat ditindaklanjuti sesuai aturan dan prosedur yang berlaku.
“Tuntutan mahasiswa itu akan disampaikan ke pusat,” tegasnya.
Politikus senior Partai Golkar itu mengungkapkan bahwa sebelumnya telah dilakukan upaya untuk menghadirkan 11 anggota DPR RI Dapil Kalsel agar dapat menerima langsung aspirasi mahasiswa sekaligus berdialog dengan para pengunjuk rasa. Namun, para legislator tersebut berhalangan hadir karena sedang menjalankan tugas kedewanan.
Baca Juga:
Ketidakhadiran para anggota DPR RI itu, lanjut Supian, telah dijelaskan kepada mahasiswa saat aksi berlangsung. Bahkan, pihak DPR RI juga telah menyampaikan tanggapan secara tertulis yang kemudian disampaikan kepada para pengunjuk rasa.
Sebagai bentuk komitmen DPRD Kalsel dalam menindaklanjuti aspirasi masyarakat, pihaknya berencana menyerahkan langsung dokumen tuntutan mahasiswa tersebut ke Jakarta. Tugas itu nantinya akan dilakukan oleh Komisi III dan Komisi IV DPRD Kalsel.
“Senin mendatang dokumen aspirasi mahasiswa itu akan diserahkan kepada kementerian dan lembaga yang memiliki kewenangan sesuai bidang masing-masing,” ujarnya.
Selain menyerahkan dokumen aspirasi, DPRD Kalsel juga akan mengupayakan pertemuan dengan anggota DPR RI Dapil Kalsel agar tuntutan mahasiswa dapat diterima, dibahas, dan diperjuangkan lebih lanjut di tingkat pusat.
Baca Juga:
DPRD Kalsel berharap berbagai persoalan yang menjadi perhatian mahasiswa dapat menjadi bahan evaluasi bagi pemerintah pusat. Dengan demikian, diharapkan lahir kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat, mampu menjaga stabilitas ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan rakyat di berbagai sektor.
Adapun 11 anggota DPR RI Dapil Kalimantan Selatan yang dimaksud, yakni Bambang Heri Purnama, Sandi Fitrian Noor, Rikwanto, Rifqinizamy Karsayuda, Machfud Arifin, Mariana, Muhammad Rofiqi, Pangeran Khairul Saleh, Endang Agustina, Sudian Noor, dan Habib Aboe Bakar Al Habsyi.
Penulis/Editor : Sophan Sopiandi
Follow Google News Barito Post