Banjarmasin, BARITOPOST.CO.ID – Delapan tuntutan yang disampaikan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) se-Kalimantan Selatan yang
turut bergerak melakukan perlawanan terhadap kebijakan-kebijakan yang menyengsarakan rakyat dengan melihat, memperhatikan serta menyikapi kondisi bangsa ini mendapat respon positif dari DPRD Provinsi Kalsel.
Lembaga legislatif ini menyatakan apresiasinya terhadap delapan tuntutan tersebut saat audensi bersama rombongan HMI se-Kalsel yang berlangsung di Gedung DPRD Kalsel di Banjarmasin, Kamis sore (18/6/2026).
Untuk diketahui delapan tuntutan tersebut :
Mendesak Pemerintah Republik Indonesia dan PT Pertamina (Persero) untuk mengevaluasi kebijakan kenaikan harga BBM Pertamax serta menghadirkan kebijakan yang mampu menjaga daya beli masyarakat dan stabilitas harga kebutuhan pokok.
Mendesak Kepolisian Republik Indonesia dalam hal ini Kapolda Kalsel untuk meningkatkan pengawasan diseluruh kabupaten dan kota di Kalsel terhadap distribusi BBM Subsidi maupun Non Subsidi guna mencegah penimbunan dan praktik mafia BBM yang dapat memperburuk dampak terhadap masyarakat.
Menuntut Pemerintah Republik Indonesia untuk mengambil langkah konkret, terukur dan berkelanjutan dalam memperkuat nilai tukar rupiah melalui penguatan sektor riil, peningkatan produktivitas nasional, pengendalian impor yang tidak strategis serta penguatan daya saing ekspor guna menjaga stabilitas perekonomian nasional dan daya beli masyarakat.
Mendesak Pemerintah Republik Indonesia dan DPR RI untuk mengevaluasi substansi serta implementasi Undang-Undang Polri agar tetap menjunjung tinggi prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia serta memperkuat mekanisme pengawasan terhadap kewenangan institusi kepolisian.
Mendesak pemerintah untuk menyusun strategi jangka panjang dalam menekan ketergantungan terhadap pembiayaan berbasis utang melalui optimalisasi penerimaan negara, pemberantasan kebocoran anggaran, peningkatan investasi produktif serta penguatan kemandirian ekonomi nasional demi menjaga keberlanjutan fiskal dan kesejahteraan rakyat Indonesia.
Mendesak Pemerintah Republik Indonesia untuk mengevaluasi implementasi kebijakan perpajakan, khususnya PPh Pasal 22 agar tidak memberatkan pelaku usaha, UMKM dan masyarakat serta tetap menjaga iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi nasional.
Mendesak Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan audit menyeluruh, memperkuat sistem pengawasan serta menindak tegas setiap bentuk penyimpangan dalam pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar tepat sasaran, transparan dan akuntabel.
Menuntut Pemerintah Republik Indonesia untuk melakukan langkah kebijakan yang tidak membuat kalangan masyarakat tergemap.
Ketua DPRD Provinsi Kalsel Dr (HC) H Supian HK, SH, MH usai berdialog dengan mahasiswa mengatakan aspirasi yang disampaikan HMI se-Kalsel merupakan bentuk kepedulian generasi muda terhadap berbagai persoalan bangsa, khususnya yang berdampak langsung terhadap kondisi ekonomi masyarakat.
Menurutnya, persoalan distribusi BBM subsidi di lapangan memang cukup kompleks dan memerlukan pengawasan yang lebih optimal, sehingga DPRD Kalsel terus melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan, sekaligus mencermati berbagai persoalan ekonomi yang saat ini dirasakan masyarakat.
"Kami sangat menghargai dan menyambut baik aspirasi yang telah disampaikan mahasiswa," ujar Supian HK.
Politisi senior Golkar ini menambahkan seluruh masukan tersebut saat ini sedang kami proses dan dalam waktu dekat akan kami teruskan kepada instansi maupun pihak terkait untuk ditindaklanjuti.
Ditegaskannya DPRD Kalsel berkomitmen mengawal setiap aspirasi yang masuk agar dapat menjadi bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan di tingkat yang berwenang.
Diungkapkannya pihaknya telah menawarkan kepada perwakilan mahasiswa untuk turut mendampingi proses penyampaian aspirasi tersebut ke pusat, namun mereka memilih mempercayakan sepenuhnya proses pengawalan aspirasi tersebut oleh para wakil rakyat yang hadir dalam pertemuan tersebut.
"Kami sangat menghormati keputusan tersebut dan akan menjalankan amanah ini dengan sebaik-baiknya," katanya.
Supian HK menegaskan setiap pelanggaran atau dugaan penyimpangan yang terjadi di lapangan harus ditindak sesuai ketentuan yang berlaku, namun persoalan yang terjadi tidak hanya terbatas pada satu lokasi atau kasus tertentu.
Supian HK mengajak masyarakat turut berperan aktif dalam pengawasan, karena partisipasi publik sangat diperlukan untuk memastikan distribusi BBM maupun program-program pemerintah berjalan sesuai aturan.
"Apabila masyarakat menemukan adanya dugaan pelanggaran atau kejanggalan di lapangan segera laporkan kepada pihak terkait agar dapat ditindaklanjuti sesuai prosedur yang berlaku, karena pengawasan bukan hanya tugas pemerintah, tetapi juga membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat," tegasnya.
Ketua HMI Kalsel Abdi Aswadi berharap hasil pembahasan dan kajian yang saat ini dilakukan DPRD Kalsel dapat segera diteruskan kepada pemerintah pusat agar mendapatkan tindak lanjut yang konkret.
Ia juga mendorong dilaksanakannya rapat dengar pendapat (RDP) lanjutan dengan menghadirkan para pemangku kepentingan yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan strategis.
"Hasil kajian ini dapat segera diteruskan ke tingkat pusat," harapnya.
Ia menilai percepatan pengambilan keputusan sangat penting agar berbagai persoalan yang telah memiliki dasar kajian tidak terus tertunda.
Abdi berharap hal-hal yang sudah dapat diputuskan bisa segera ditetapkan agar proses penyelesaiannya dapat berjalan lebih cepat.
"Keputusan terhadap poin-poin yang sudah memungkinkan untuk diputuskan dapat segera diambil, sehingga langkah penyelesaiannya dapat segera dijalankan demi kepentingan maayarakat," harapnya.
Penulis/Editor : Sophan Sopiandi
Follow Google News Barito Post