Banjarmasin, BARITOPOST.CO.ID – Panitia Khusus (Pansus) Pengawasan Distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) Bersubsidi DPRD Provinsi Kalimantan Selatan terus memperkuat upaya pengawasan guna memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan tepat sasaran dan dapat dinikmati oleh masyarakat yang berhak. Komitmen tersebut diwujudkan melalui rapat kerja (raker) bersama Hiswana Migas DPC Banjarmasin dan PT AKR Corporindo Tbk Cabang Banjarmasin untuk menghimpun informasi, masukan serta berbagai perspektif terkait tata kelola distribusi BBM bersubsidi di Kalsel, Kamis (11/6/2026).
Ketua Pansus BBM DPRD Kalsel HM Syaripuddin, SE, MAP menegaskan pertemuan tersebut merupakan bagian penting dari tahapan penggalian data dan informasi sebelum pansus menyusun rekomendasi akhir terkait pengawasan distribusi BBM bersubsidi.
Dari raker tersebut Pansus BBM menerima berbagai masukan dari Hiswana Migas mengenai kondisi penyaluran BBM subsidi di SPBU yang hingga kini masih menghadapi sejumlah tantangan di lapangan. Salah satu isu yang menjadi perhatian utama adalah ketidakseimbangan antara kuota BBM subsidi yang ditetapkan pemerintah pusat dengan kebutuhan riil masyarakat di Kalsel.
Berdasarkan paparan Hiswana Migas, pertumbuhan jumlah kendaraan angkutan, meningkatnya aktivitas sektor perikanan serta bertambahnya pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) dari tahun ke tahun telah mendorong peningkatan kebutuhan BBM bersubsidi sedangkan kuota yang tersedia belum sepenuhnya mampu mengakomodasi kebutuhan tersebut.
Kondisi ini dinilai menjadi salah satu faktor yang memicu terjadinya antrean panjang di sejumlah SPBU. Fenomena tersebut tidak hanya menghambat aktivitas masyarakat, tetapi juga berpotensi memengaruhi produktivitas sektor-sektor ekonomi yang bergantung pada ketersediaan BBM bersubsidi.
Ketua Pansus BBM Syaripuddin menanggapi masukan itu menyatakan berbagai masukan yang disampaikan akan menjadi bahan penting bagi pansus dalam memetakan persoalan distribusi BBM subsidi secara lebih komprehensif.
"Masukan dari para pelaku usaha dan pihak yang terlibat langsung dalam distribusi BBM sangat penting bagi kami untuk melihat persoalan secara utuh, sehingga rekomendasi yang nantinya disusun benar-benar mampu menjawab permasalahan yang terjadi di lapangan," ujarnya.
Sedangkan dari PT AKR Corporindo Tbk Cabang Banjarmasin, Pansus BBM memperoleh sejumlah informasi terkait mekanisme distribusi BBM bersubsidi serta berbagai masukan guna meningkatkan efektivitas pengawasan dan memastikan penyalurannya semakin tepat sasaran kepada masyarakat penerima manfaat.
Menurut Ketua Pansus BBM Syaripuddin, seluruh informasi dan masukan yang diperoleh dari berbagai stakeholder akan dikompilasi dan dianalisis secara menyeluruh sebelum dituangkan dalam rekomendasi resmi yang akan disampaikan kepada pihak-pihak terkait sebagai bahan evaluasi dan perbaikan tata kelola distribusi BBM bersubsidi di Kalsel.
Politisi PDIP ini mengungkapkan, sejak dibentuk pada 26 Mei 2026, pansus telah menghimpun sejumlah temuan penting di lapangan, salah satunya adanya SPBU yang telah menerima peringatan dari Pertamina terkait permasalahan dalam penyaluran BBM bersubsidi.
Selain itu pansus juga masih menemukan antrean kendaraan di sejumlah SPBU yang menjadi perhatian serius.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan masih adanya aspek yang perlu dibenahi agar masyarakat dapat memperoleh akses BBM bersubsidi dengan lebih mudah, cepat dan sesuai ketentuan yang berlaku.
Sebagai langkah lanjutan untuk memperkuat hasil pengawasan, Pansus BBM berencana melaksanakan inspeksi mendadak (sidak) ke sejumlah lokasi setelah seluruh rangkaian rapat kerja dan pengumpulan informasi dari berbagai stakeholder selesai dilakukan. Langkah ini diharapkan dapat memberikan gambaran faktual mengenai kondisi distribusi BBM bersubsidi di lapangan sekaligus memastikan seluruh mekanisme penyaluran berjalan sesuai aturan.
"Yang pertama kami mengharapkan perbaikan tata distribusi BBM bersubsidi. Yang kedua kami tidak ingin lagi ada antrean-antrean panjang di SPBU. Yang ketiga SPBU harus menyalurkan BBM bersubsidi yang memang menjadi hak masyarakat," tegasnya.
Melalui serangkaian pengawasan yang dilakukan, Pansus BBM berharap dapat mendorong terwujudnya sistem distribusi BBM bersubsidi yang lebih transparan, akuntabel dan tepat sasaran, sehingga manfaat subsidi yang diberikan pemerintah benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan serta mampu mendukung pertumbuhan ekonomi daerah.
Editor/* : Sophan Sopiandi
Follow Google News Barito Post