Banjarmasin, BARITOPOST.CO.ID – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melaksanakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) sekaligus menerima penyampaian aspirasi dari warga Sidomulyo serta gabungan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalsel yang berlangsung di Gedung B Lantai 4 Kantor DPRD Kalsel, Selasa (5/5/2026).
RDPU dipimpin Ketua DPRD Provinsi Kalsel Dr (HC) H Supian HK, SH, MH didampingi Wakil Ketua DPRD Kalsel H Kartoyo, SM dan H Muhammad Alpiya Rakhman, SE, MM serta Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kalsel H Gusti Iskandar Sukma Alamsyah.
Agenda RDPU ini membahas dua isu utama, yakni sengketa lahan warga Sidomulyo, Kelurahan Guntung Payung, Kota Banjarbaru serta wacana penetapan Pegunungan Meratus sebagai Taman Nasional.
Ketua DPRD Kalsel Supian HK menegaskan RDPU merupakan bagian penting dalam menjalankan fungsi representasi dan pengawasan lembaga legislatif guna memastikan pemerintahan berjalan responsif dan akuntabel terhadap aspirasi masyarakat.
Baca Juga:
Dalam forum tersebut perwakilan warga Sidomulyo menyampaikan harapan agar mendapatkan jaminan rasa aman tanpa adanya intimidasi di tengah sengketa lahan yang melibatkan pihak TNI.
Menanggapi hal tersebut, Supian HK menyampaikan DPRD menghormati proses hukum yang sedang berjalan.
“Hari ini kita sepakat dengan pihak terkait untuk menunggu keputusan pengadilan hingga tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Apapun hasilnya nanti kita akan terima sebagai keputusan hukum,” ujarnya.
Supian HK menambahkan apabila putusan nantinya tidak berpihak kepada warga, DPRD akan berupaya mencari solusi, termasuk kemungkinan program bantuan perumahan melalui mitra kerja terkait.
“Sebagai wakil rakyat, kami akan berusaha memberikan solusi terbaik, termasuk melalui program bedah rumah bagi warga yang terdampak,” tambahnya.
Baca Juga:
Selain isu sengketa lahan, RDPU juga diwarnai penyampaian aspirasi mahasiswa terkait pentingnya menjaga kelestarian Pegunungan Meratus sebagai penyangga kehidupan utama di Kalsel. Mahasiswa menyoroti aspek penegakan hukum lingkungan, kebijakan publik serta keberlanjutan ekosistem di kawasan tersebut.
Turut hadir dalam RDPU, unsur Forkopimda Kalsel, perwakilan TNI dan Polri, Badan Pertanahan, Dinas Kehutanan serta Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Kalsel.
DPRD Kalsel juga membuka ruang dialog langsung dengan mahasiswa dan masyarakat sebagai bentuk komitmen dalam menyerap aspirasi secara terbuka dan inklusif.
“Semuanya kami ayomi dan rangkul, baik TNI, Polri maupun masyarakat. DPRD tidak dalam posisi memutus perkara, tetapi memfasilitasi agar proses berjalan adil dan transparan,” tegas Supian HK.
Terkait wacana Taman Nasional Pegunungan Meratus, politisi senior Golkar ini menilai perlu adanya kajian komprehensif dengan melibatkan masyarakat setempat agar kebijakan yang diambil memberikan dampak positif secara lingkungan maupun ekonomi.
Baca Juga:
Diketahui hingga Mei 2026, status Pegunungan Meratus masih sebagai kawasan hutan lindung dan belum resmi ditetapkan sebagai Taman Nasional. Luas kawasan Meratus mencapai sekitar 640.000 hektare yang tersebar di sembilan kabupaten/kota di Kalsel. Salah satu kawasan yang telah dikelola adalah Tahura Sultan Adam seluas sekitar 112.000 hektare di wilayah Kabupaten Banjar dan Kota Banjarbaru.
Proses pengusulan Pegunungan Meratus sebagai Taman Nasional telah berjalan sejak 2020 dan masih dalam tahap pembahasan antara Pemerintah Provinsi Kalsel dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Sejumlah dinamika masih terjadi mengingat kawasan tersebut juga menjadi ruang hidup bagi masyarakat adat Dayak Meratus, aktivitas pertambangan rakyat serta perkebunan.
Pemprov Kalsel saat ini tengah mendorong kawasan Meratus untuk ditetapkan terlebih dahulu sebagai Geopark Nasional sebagai langkah awal dalam menjaga keseimbangan antara pelestarian lingkungan dan peningkatan ekonomi masyarakat.
Melalui RDPU ini DPRD Kalsel berkomitmen untuk terus mengawal setiap aspirasi masyarakat dan memastikan setiap kebijakan yang diambil dapat memberikan keadilan serta kebermanfaatan bagi seluruh pihak.
Editor/* : Sophan Sopiandi
Follow Google News Barito Post