“Isu yang diangkat pada perayaan May Day ada enam sesuai nomor 6 Partai Buruh. Pertama, cabut
Omnibus Law Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja,” kata Said dalam konferensi
pers di lokasi demonstrasi.
Tuntutan kedua yakni cabut parliamentary thershold 4 persen dan presidential thershold 20 persen dari suara sah nasional.
Tuntutan ketiga, sahkan rancangan undang-undang (RUU) Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) dan tolak ‘hostum’ (hapus outsourcing tolak upah murah).
Baca Juga: Warga Kampung Gedang Banjarmasin Geger Temuan Ular Sawa di Gang Samudin
Lalu, tuntutan keempat, reforma agraria kedaulatan pangan anti impor. Tuntutan kelima yakni tolak RUU Kesehatan. “Dan yang keenam, pilih calon Presiden 2024 yang pro kepada buruh, yang menolak omnibus law, UU Cipta Kerja, dan yang peduli pada persoalan kelas pekerja,” tegasnya.
Dalam kesempatan itu, Said turut menyampaikan akan melakukan aksi besar-besaran buruh mengenai isu penolakan UU
Omnibus Law. Dia pun turut mengangkat citra Partai Buruh, yang dinilai bakal memerjuangkan hak-hak buruh dan kelas pekerja dengan masuk ke ranah parlemen.
“Bilamana pemerintah dan DPR tidak mau mencabut UU Ciptaker, maka bisa dipastikan Partai Buruh akan mengorganisir mogok nasional 5 juta buruh di hampir 100 ribu perusahaan di 38 provinsi 457 kabupaten/kota setop produksi kita pakai UU Nomor 21 Tahun 2000 dan Nomor 9 Tahun 1998,” tegas dia.
rep/imn
Follow Google News Barito Post dan Ikuti Beritanya