Terdakwa Mardani Maming Disebut Terima Rp10 000 per Metrik Ton

Banjarmasin, BARITOPOST.CO.ID – Sidang perkara dugaan gratifikasi atas pengalihan izin usaha pertambangan yang menjerat mantan Bupati Tanbu Mardani H Maming kembali digelar di Pengadilan Tipikor Banjarmasin, Kamis (17/11).
Sidang kedua mantan bendahara PBNU Pusat ini kembali dijaga ketat aparat personel gabungan Polresta Banjarmasin, baik pengamanan terbuka dengan anggota berseragam dinas maupun pengamanan tertutup berpakaian preman.

Sidang sendiri menghadirkan 10 saksi, dengan 2 saksi dihadirkan secara virtual. Namun dua terakhir ditolak ketua majelis hakim yakni Suroso Hadi Cahyo dan Idham Chalik dengan alasan belum ada penetapan ketua majelis hakim untuk melakukan kesaksian secara virtual.

Baca Juga: Jalani Sidang Perdana, Mardani H Maming Didampingi 18 Penasehat Hukum dari dari LKBH GP Anshor, PDIP, dan HIPMI

Sementara satu dari 8 saksi yakni Abdul Haris yang merupakan bagian perizinan PT Prolindo Cipta Nusantara (PCN) pada kesaksiannya mengatakan, melihat SK pengalihan izin pertambangan dari PT Bangun Karya Pratama Lestari (BKPL) kepada PT Prolindo Cipta Nusantara (PCN) pada tahun 2011.

Untuk administrasinya saya tidak tahu. Saya masuk ke PT PCN IUP sudah ada,” ujarnya kepada majelis hakim yang diketuai Heru Kuntjoro SH MH.

Dipaparkan saksi, setelah mendapat SK izin pengalihan, PT PCN dengan Dirut (w hop alm Henry Seotio kemudian melakukan operasi pertambangan. Untuk pengangkutan batu bara melalui
pelabuhan PT Angsana Terminal Utama (ATU) yang dibangun tahun 2012 oleh PT PCN dengan saham 70 persen dan 30 persen milik PT Trans Samudera Perkasa (TSP) yang diketahui milik Wawan Setiawan yang setahu saksi meru itupakan kawan terdakwa.

Mardani H Maming mengikuti sidang secara virtual

Menyinggung apakah pernah mendengar adanya fee untuk Mardani H Maming sebagai timbal balik pengurusan SK Pengalihan IUP sebesar Rp 10,000/MT.
Saksi mengatakan kalau dia mendengar itu dari almarhum Henry Seotio.

“Almarhum Henry pernah menyampaikan untuk merefleksikan 30 persen itu 10 ribu per metrik ton untuk bupati. Saat itu produksi baru bara 150 ribu ton per bulan,” ujarnya.

Ditegaskan ketua majelis hakim bupati siapa, saksi mengatakan sebatas ucapan bupati tidak menyebutkan nama secara pribadi.

Saksi juga mengaku kalau PT PCN mempunyai banyak hutang sehingga akhirnya pailit.