Banjarbaru, BARITOPOST.CO.ID – Nilai sempurna 100,00 sekaligus peringkat pertama Indeks Kualitas Data (IKADA) se-Kantor Regional VIII BKN menjadi bukti konsistensi Pemerintah Kota Banjarbaru dalam membangun tata kelola kepegawaian berbasis data.
Capaian tersebut tidak datang secara instan. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Banjarbaru, Slamet Riyadi, menyebut kepatuhan terhadap Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK), pemutakhiran data ASN, kedisiplinan menggunakan MyASN, serta dukungan Wali Kota Banjarbaru Hj. Erna Lisa Halaby menjadi sejumlah faktor utama.
“Faktor utama Banjarbaru mendapatkan nilai sempurna ini tentunya karena BKPSDM Kota Banjarbaru dalam mengelola manajemen kepegawaian selalu patuh dengan ketentuan. Selalu memperhatikan NSPK, yaitu Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria,” ujar Slamet, Rabu (12/8/2026).
Menurutnya, kepatuhan terhadap regulasi menjadi fondasi untuk memastikan data kepegawaian yang dikelola tetap akurat, lengkap, dan sesuai kondisi sebenarnya.
Dukungan pimpinan daerah juga dinilai menjadi faktor penting. Wali Kota Erna Lisa Halaby disebut konsisten mengingatkan jajaran agar seluruh proses manajemen kepegawaian dilakukan sesuai regulasi dan ketentuan yang berlaku.
“Tentunya hasil sempurna tersebut mendapat dukungan yang luar biasa dari Ibu Wali Kota terkait dengan manajemen kepegawaian. Beliau selalu menekankan dan berpesan harus mematuhi ketentuan yang ada, harus mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan pengelolaan kepegawaian,” katanya.
Namun, kualitas data tidak hanya bergantung pada BKPSDM. Setiap ASN juga memiliki peran dalam memastikan data pribadi dan riwayat kepegawaiannya selalu diperbarui melalui aplikasi MyASN.
ASN yang mengikuti pendidikan, pelatihan, tugas belajar maupun kegiatan pengembangan kompetensi lainnya diwajibkan melaporkan dan mengunggah dokumen hasil kegiatan tersebut ke dalam sistem.
“Jadi ketika kawan-kawan ASN itu melaksanakan diklat, pendidikan, baik itu tugas belajar dan sebagainya. Setelah selesai harus melaporkan dan meng-upload hasil studi tersebut, hasil diklat tadi kepada aplikasi MyASN,” jelas Slamet.
Menurutnya, penerapan sistem kepegawaian berbasis digital membuat akurasi data semakin penting. Berbagai layanan kepegawaian kini terintegrasi dengan sistem yang dibangun BKN sehingga ketidaksesuaian data dapat berdampak langsung terhadap proses pelayanan.
“Dengan adanya ranking tertinggi ini, kita dalam mengelola kepegawaian lebih dimudahkan karena semua pelayanan kepegawaian sekarang by system. Ketika ada yang tidak sesuai dengan sistem yang dibangun oleh BKN, maka pastinya dalam pengelolaan manajemen kepegawaian akan ada hambatan,” tuturnya.
Karena itu, nilai 100,00 IKADA menjadi hasil dari rangkaian kerja yang saling berkaitan. Kepatuhan terhadap NSPK menjadi fondasi, arahan pimpinan menjadi penguat, sementara kedisiplinan ASN dalam memperbarui data menjadi penentu kualitas data kepegawaian.
BKPSDM Kota Banjarbaru pun tidak ingin capaian tersebut berhenti sebagai sebuah penghargaan. Predikat peringkat pertama ditargetkan dapat dipertahankan melalui pengelolaan data yang semakin teliti, termasuk dalam memproses usulan mutasi ASN dari luar daerah.
“Target ke depannya kita tentunya harus selalu mempertahankan predikat tersebut. Kita mengharapkan kepada kawan-kawan pengelolaan kepegawaian harus lebih selektif dan teliti ketika menerima usulan mutasi ASN dari luar Banjarbaru, baik itu dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat,” pungkasnya.
Capaian IKADA 100,00 sekaligus menunjukkan bahwa kualitas tata kelola kepegawaian tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan sistem digital, tetapi juga oleh kepatuhan terhadap aturan dan kedisiplinan seluruh ASN dalam menjaga akurasi data. (nsh)
Follow Google News Barito Post