Banjarmasin, BARITOPOST.CO.ID – Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan menyatakan prihatin dan miris banyaknya pemangkasan pagu anggaran 2027 untuk mitra kerjanya, antara lain seperti Dinas Perindustrian dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
Hal itu terungkap dari hasil rapat Pembahasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 yang berlangsung di Banjarmasin, Selasa (6/10/2026) siang.
Rapat yang juga menghadirkan Bappeda Kalsel dan BPKAD Kalsel dipimpin Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalsel Muhammad Yani Helmi.
Rapat tersebut menyoroti tajamnya pemangkasan pagu anggaran seperti di lingkup Dinas Perindustrian Kalsel, salah satunya di Balai Pendidikan dan Pelatihan Industri Kayu dan Logam.
Dikesempatan pertemuan itu, Yani Helmi mengungkapkan prihatin dan mirisnya melihat kondisi anggaran mitra kerja Komisi II DPRD Kalimantan Selatan yang mengalami penurunan drastis pada tahun anggaran 2027.
“Saya miris melihat dan mengetahui bahwa anggaran mitra kerja di Komisi II DPRD Kalimantan Selatan turunnya ‘terjun bebas’ bahasa kawan-kawan, sehingga imbasnya banyak program yang hari ini tidak akan terkerjakan,” ungkapnya.
Meski terjun bebas pemangkasan anggarannya, pihaknya apresiasi dengan komitmen SKPD mitra kerja Komisi II DPRD Kalsel tetap melaksanakan DPA yang ada.
Namun, politisi Golkar ini secara tegas memberikan catatan khusus terkait nasib pengesahan anggaran jika alokasinya tidak berpihak pada kepentingan masyarakat di bawah.
“Kami di Komisi II DPRD Kalimantan Selatan dalam rapat ini belum bisa ‘ketok palu’ dengan kondisi anggaran seperti itu,” ujarnya.
Karena itu, ia mendesak kepada pemerintah daerah, misalnya nanti ada Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat, instruksinya nanti dibagi kepada poin-poin pekerjaan yang kami anggap itu diperlukan oleh masyarakat.
“Jadi programnya itu kita minta yang berkenaan dengan kepentingan masyarakat di bawah,” tukasnya.
Yani Helmi juga tegas mendesak Bappeda Kalsel dan BPKAD Kalsel agar lebih jeli dan cermat dalam mengkaji alokasi anggaran. Menurutnya, pemangkasan anggaran tidak boleh menyasar program-program prioritas yang menyentuh langsung hajat hidup masyarakat, terlebih nominal anggarannya relatif kecil, namun berdampak besar pada hilirisasi produk dan penyerapan tenaga kerja.
Ditambahkan anggota Komisi II DPRD Kalsel Firman Yusi, yang menyoroti ketimpangan antara minimnya alokasi anggaran dengan target ambisius pemerintah daerah, seperti target pertumbuhan ekonomi dan target investasi yang dibebankan kepada mitra kerja Komisi II DPRD Kalsel.
Menurut Yusi, bagaimana mungkin DPMPTSP Kalimantan Selatan ditargetkan untuk mendapatkan investasi senilai Rp37 triliun di tahun 2027, tapi anggaran yang tersedia sangat minim.
“Jadi bagaimana mungkin target itu bisa dicapai,” sentilnya.
Karena itu, politisi PKS ini meminta agar target-target ini juga perlu di evaluasi.
Ia juga menyayangkan dipangkasnya anggaran UPT Balai dan Pelatihan Kayu dan Logam, yang semestinya bisa masuk ke dalam alokasi pendidikan, justru mengalami pemangkasan anggaran yang dinilai tidak realistis di tengah beban sektor ekonomi yang besar.
Penulis/Editor: Sophan Sopiandi
Follow Google News Barito Post