Banjarmasin, BARITOPOST.CO.ID – Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mendorong Dinas Pariwisata Kalimantan Selatan di tahun anggaran 2027 terus berinovasi untuk menggali potensi pendapatan daerah dengan melakukan pengembangan di sektor pariwisata, meski pun kondisi ada penyesuaian kemampuan keuangan daerah.
Hal itu terungkap dari hasil rapat lanjutan pembahasan rancangan anggaran tahun 2027, yang dihadiri Dinas Pariwisata Kalsel, Biro Administrasi Pembangunan Setda Kalsel, Bappeda Kalsel serta BPKAD Kalsel, Senin (6/10/2026).
Ketua Komisi II DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi yang memimpin rapat menjelaskan bahwa pembahasan difokuskan pada sinkronisasi program prioritas di tengah adanya penyesuaian kemampuan keuangan daerah pada tahun anggaran 2027.
Diungkapkannya kondisi tersebut menyebabkan sejumlah perangkat daerah atau SKPD mengalami penurunan alokasi anggaran, termasuk Dinas Pariwisata Kalsel.
“Meski ada penyesuaian anggaran, namun itu tidak boleh mengurangi semangat dalam menjalankan program-program strategis, yang berdampak langsung bagi masyarakat,” pesan Yani Helmi.
Politisi Golkar itu mengingatkan setiap SKPD tetap perlu mengedepankan skala prioritas agar target pembangunan daerah dapat terus berjalan secara efektif dan berkelanjutan.
“Kita harus tetap optimis,” ingatnya.
Karena program-program prioritas yang memberikan manfaat bagi masyarakat harus tetap menjadi perhatian bersama.
“Nanti akan kita perjuangkan kembali dalam pembahasan berikutnya agar kebutuhan yang memang penting dapat terakomodasi,” janjinya.
Dikesempatan pertemuan itu, komisi yang membidangi ekonomi dan keuangan juga mendorong Dinas Pariwisata Kalimantan Selatan untuk terus berinovasi dalam menggali potensi pendapatan daerah. Salah satu langkah yang didorong adalah membuka peluang kerja sama dengan pihak ketiga melalui mekanisme yang sesuai ketentuan, sehingga aset dan potensi pariwisata daerah dapat memberikan kontribusi lebih besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Ditegaskannya kolaborasi antara pemerintah daerah, DPRD dan para pemangku kepentingan menjadi kunci dalam menjaga keberlanjutan pembangunan di tengah tantangan fiskal.
“Dengan sinergi yang kuat, berbagai program prioritas diyakini tetap dapat dijalankan secara optimal demi kemajuan Kalimantan Selatan,” pungkasnya.
Ditambahkan Sekretaris Komisi II DPRD Kalsel H Jahrian, walaupun efisiensi anggaran itu diberlakukan, tapi kemampuan SKPD untuk tetap menjalankan program mereka itu tidak tergoyahkan.
Jahrian mencontohkan seperti yang dilakukan Dinas Pariwisata Kalimantan Selatan, meski ada efisiensi anggaran, mereka malah semakin gencar mencari investor untuk tertarik berinvestasi di Banua.
“Seperti Dinas Pariwisata Kalimantan Selatan, berusaha menarik investor dari luar untuk meningkatkan pendapatan daerah melalui sistem tender sehingga bisa dikerjasamakan dengan pihak-pihak luar,” tutupnya.
Penulis/Editor: Sophan Sopiandi
Follow Google News Barito Post