Banjarmasin, BARITOPOST.CO.ID – Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan sejumlah mitra kerjanya menyelaraskan perencanaan pembangunan, program prioritas daerah serta kemampuan anggaran 2027 yang tersedia.
Langkah tersebut dilakukan bersama Bappeda Kalsel dan BPKAD Kalsel dalam rangka membahas Sinkronisasi Rencana Program Kerja Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2027.
Dipimpin Ketua Komisi II DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi, rapat kerja bersama itu pembahasannya difokuskan pada keselarasan antara perencanaan pembangunan, program prioritas daerah serta kemampuan anggaran yang tersedia.
Perwakilan Bappeda Kalsel, Dr Ir Suprapto Tri Astuti, ST, MT paparannya menjelaskan arah pembangunan daerah yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalsel Tahun 2025-2029.
Bappeda juga menyampaikan bahwa program pembangunan harus disinkronkan dan dibagi secara proporsional kepada 119 SKPD, sehingga pelaksanaannya dapat berjalan efektif serta sesuai dengan prioritas pembangunan daerah.
Sementara, Kepala BPKAD Kalsel H Fathan menjelaskan sejumlah indikator kinerja utama daerah, khususnya terkait misi tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang mudah dan cepat.
Dalam pemaparannya, salah satu tujuan yang menjadi perhatian adalah menguatnya fondasi transformasi tata kelola pemerintahan, dengan sasaran meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah serta profesionalitas Aparatur Sipil Negara (ASN).
Salah satu indikator penting dalam pencapaian sasaran tersebut adalah opini BPK RI atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan target mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Melalui rapat tersebut, komisi yang membidangi ekonomi dan keuangan itu menekankan pentingnya sinkronisasi sejak tahap perencanaan hingga penganggaran, sehingga setiap program diharapkan benar-benar memiliki keterkaitan dengan target pembangunan daerah dan memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Ketua Komisi II DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi menilai koordinasi antara DPRD, Bappeda dan BPKAD sangat penting untuk memastikan program kerja Tahun Anggaran 2027 tidak hanya tersusun secara administratif, tetapi juga realistis dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat.
“Dengan keterbatasan anggaran yang ada, maka diperlukan ketepatan dalam menentukan prioritas, sehingga setiap rupiah anggaran yang dialokasikan dapat dimanfaatkan secara efektif, efisien dan memberikan hasil yang maksimal,” pungkasnya.
Penulis/Editor: Sophan Sopiandi
Follow Google News Barito Post