Banjarmasin, BARITOPOST.CO.ID – Pembina Forum Kerukunan dan Pemerhati Warga Kalimantan (FKPWK) H Junaidi mengapresiasi langkah Polresta Banjarmasin bersama jajaran dan instansi terkait dalam mengungkap serta memusnahkan rokok ilegal, Kamis (13/8/2026).
Menurutnya, penindakan terhadap peredaran rokok tanpa peringatan kesehatan tersebut patut diapresiasi karena tidak hanya menyangkut penegakan hukum, tetapi juga perlindungan masyarakat.
Ia berharap langkah serupa tidak berhenti pada satu kasus, melainkan dilakukan secara berkelanjutan untuk memutus mata rantai peredaran rokok ilegal di Banjarmasin dan wilayah Kalimantan Selatan.
“Saya sangat mengapresiasi kinerja Polresta Banjarmasin dan Bea Cukai. Mudah-mudahan ini terus berlanjut. Kita berharap bukan kali ini saja. Jangan hanya sesaat dilakukan lalu berhenti,” ujar H Junaidi.
Dewan Pembina DPD Organisasi Rakyat Indonesia (ORI) Kalsel tersebut menilai pengawasan terhadap peredaran rokok ilegal perlu dilakukan secara konsisten, termasuk menelusuri pihak yang menjadi pemasok maupun jaringan distribusinya.
Soroti Daya Beli Masyarakat
Di sisi lain, H Junaidi menyoroti kondisi ekonomi dan daya beli masyarakat yang saat ini dinilai masih menjadi persoalan.
Menurutnya, harga rokok resmi yang relatif tinggi di tengah menurunnya daya beli dapat mendorong sebagian masyarakat mencari produk yang harganya lebih murah, termasuk rokok ilegal.
“Memang kondisi sekarang ekonomi sulit. Pemerintah juga perlu melihat kebijakan pajak sehingga ada ruang bagi pengusaha untuk menjual dengan harga yang lebih terjangkau,” harapnya.
Ia juga meminta pemerintah mempertimbangkan kondisi pelaku usaha berdasarkan skala usahanya.
Menurutnya, kebijakan perpajakan terhadap pengusaha kecil semestinya tidak disamakan begitu saja dengan pengusaha besar.
“Pengusaha kecil tidak sama pajaknya dengan pengusaha besar. Jadi kita berharap pemerintah juga memperhatikan masyarakat yang daya belinya berkurang hingga berpengaruh pada harga rokok,” ujarnya.
Meski demikian, H Junaidi menegaskan persoalan daya beli tidak boleh menjadi alasan pembenaran bagi peredaran rokok ilegal.
Penindakan hukum tetap diperlukan, namun menurutnya harus berjalan beriringan dengan kebijakan ekonomi yang mampu menjaga daya beli masyarakat dan memberikan ruang bagi usaha kecil.
Ia berharap pemerintah bersama aparat penegak hukum dapat memperkuat pengawasan sekaligus mengevaluasi kebijakan yang berkaitan dengan harga dan pajak, sehingga peredaran rokok ilegal dapat ditekan dan masyarakat tetap mendapatkan perlindungan.
Penulis: Arsuma
Editor: Mercurius
Follow Google News Barito Post