Banjarbaru, BARITOPOST.CO.ID – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Dr (HC) H Supian HK, SH, MH menyatakan pihaknya mendukung sepenuhnya pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tahun 2025 Dalam Rangka Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalsel Tahun Rencana 2025-2029 untuk pembangunan yang berkelanjutan dan kepentingan masyarakat Banua.
Dukungan itu disampaikan Supian HK disela menghadiri pelaksanaan Musrenbang RPJMD yang dibuka langsung oleh Gubernur Kalsel, H Muhidin didampingi wakilnya H Hasnuryadi Sulaiman yang berlangsung di Gedung Auditorium KH Idham Chalid, Kawasan Perkantoran Gubernur Kalsel, Banjarbaru pada Senin (5/5).
Dikesempatan itu Supian HK sangat bersyukur karena musrenbang kali ini dihadiri oleh Kementerian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri).
“Alhamdulillah, hari ini kita menyaksikan ada Kementerian Bappenas dan Kemendagri untuk menyampaikan rencana pembangunan lima tahun ke depan,” ujar Supian HK.
Politisi senior Golkar ini menegaskan, DPRD juga menyambut baik kegiatan musrenbang yang pada intinya untuk menyusun rencana pembangunan yang berkelanjutan yang selaras dengan upaya pencapaian visi dan misi pemerintah asional. “DPRD menyambut sangat baik. Ini adalah pembangunan berkelanjutan tetapi memang harapan jangan hanya seremonial, jangan hanya diatas kertas saja nanti bagaimana pelaksanaan eksekusinya, itu yang kita giring nanti bersama-sama,” tukasnya.
Supian HK juga menyatakan komitmennya dalam mendukung program kegiatan yang diusulkan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel untuk kepentingan masyarakat Kalsel.
“Kita di tahun jamak siap saja menganggarkan. Begitu juga apa usulannya Pak Gubernur untuk kepentingan masyarakat orang banyak. Kita mendukung 100 persen asal tidak menyalahi aturan,” pungkasnya.
Senada Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel, Muhammad Alpiya Rakhman, SE, MM menambahkan sekaligus mengingatkan adanya penekanan yang disampaikan oleh Kemendagri terkait penyelarasan data antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah di 13 kabupaten/kota di Kalsel.
“Kalau tidak selaras program-program yang disusun dalam musrenbang ini pasti akan susah dan itulah tadi juga pak gubernur menekankan kepada bupati agar turun ke lapangan mendata semua. Mungkin inilah maksud dari Kemendagri untuk sinkronisasi data baik kabupaten dan kota maupun provinsi,” sentilnya.
Ia mengimbau kepada seluruh kepala daerah di kabupaten dan kota se-Kalsel agar memberikan data daerah yang benar-benar valid sehingga sama dan sesuai dengan data yang ada di provinsi maupun pusat.
Ia berharap tidak ada lagi kebocoran data, dimana yang tidak berhak justru menerima bantuan.
“Ini data benar-benar di cross check. Apa yang dilaporkan oleh desa benar-benar di cek kembali. Benar ngga ini masyarakat yang benar-benar menerima. Kerja dua kali lah jangan sampai menerima laporan dari bawahan sekian tapi tanpa cross check yang lebih maksimal,” ingatnya.
Musrenbang 2025 yang dibuka oleh Gubernur Kalsel, H Muhidin didampingi wakilnya H Hasnuryadi Sulaiman diikuti oleh Forkopimda Kalsel, DPD RI serta Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota se-Kalsel.
Hadir secara langsung, Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Prof Dr Drs Akmal Malik, M.Si, Direktur Regional II Kementerian PPN/Bappenas, Mohammad Roudo, ST, MPP, PHd, Deputi Bidang Pengendalian Perubahan Iklim dan Tata Kelola Nilai Ekonomi Karbon Kementerian Lingkungan Hidup, Ir Ary Sudijanto, MSE selaku narasumber.
Sedangkan via zoom dikuti oleh Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Perhubungan (Kemenhub), Novie Riyanto Raharjo, M.Sc, Deputi Bidang Layanan Kepemudaan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Dr Drs Yohan, S.Pd, M.Si dan Analis Kebijakan Ahli Muda pada Kementerian Pariwisata, Rayendi Nur Salam, S.ST.Par, M.Sc.
Editor/* : Sophan Sopiandi
Follow Google News Barito Post dan Ikuti Beritanya