BANJARMASIN, BARITO– Anggota DPRD Kota Banjarmasin, H Rudy Heriyadi, menyerap berbagai aspirasi masyarakat Kelurahan Pasar Lama melalui kegiatan reses. Sejumlah persoalan menjadi perhatian warga, mulai dari perbaikan jalan lingkungan, penerangan jalan umum (PJU), hingga perubahan data desil yang berdampak pada penerimaan bantuan sosial.
Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan harapan agar Pemerintah Kota Banjarmasin segera melakukan peningkatan kualitas jalan lingkungan yang hingga kini belum sepenuhnya mendapatkan pengaspalan. Kondisi itu dinilai perlu mendapat perhatian agar akses masyarakat menjadi lebih nyaman dan aman.
Selain persoalan jalan, warga juga mengusulkan penambahan maupun perbaikan fasilitas PJU untuk mendukung penerangan lingkungan, terutama pada malam hari.
Rudy Heriyadi mengatakan, kegiatan reses tidak hanya menjadi sarana untuk menampung aspirasi masyarakat, tetapi juga sebagai momentum mempererat silaturahmi dengan warga di daerah pemilihannya.
“Melalui reses ini, saya bersilaturahmi sekaligus menampung aspirasi masyarakat. Tugas saya sebagai anggota dewan adalah menerima dan mengawal usulan warga, sedangkan untuk realisasinya menjadi kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin,” ujarnya.
Ia mengakui, hingga saat ini masih terdapat sejumlah usulan masyarakat yang belum dapat direalisasikan. Salah satu kendalanya adalah keterbatasan anggaran daerah, sehingga pemerintah harus menentukan skala prioritas dalam pelaksanaan pembangunan.
Meski demikian, Rudy menegaskan akan terus mengawal berbagai aspirasi yang disampaikan warga agar dapat diperjuangkan dan direalisasikan secara bertahap, khususnya yang berkaitan dengan peningkatan infrastruktur jalan dan jembatan.
“Memang masih banyak usulan warga yang belum terealisasi karena keterbatasan anggaran. Namun, sebagai wakil rakyat, saya akan terus mengawal usulan tersebut agar bisa mendapat perhatian pemerintah dan direalisasikan sesuai kemampuan anggaran,” tegasnya.
Selain infrastruktur, persoalan perubahan data desil kesejahteraan masyarakat juga menjadi keluhan yang cukup banyak disampaikan warga. Perubahan data tersebut dinilai berdampak terhadap status penerima bantuan sosial, termasuk masyarakat yang sebelumnya memperoleh bantuan, tetapi kini tidak lagi terdaftar sebagai penerima manfaat.
Padahal, data desil menjadi salah satu aspek penting dalam pemetaan tingkat kesejahteraan masyarakat dan penentuan sasaran berbagai program pemerintah, termasuk akses terhadap layanan BPJS Kesehatan gratis.
Menanggapi persoalan itu, Rudy meminta masyarakat yang merasa data kesejahteraannya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya agar segera melakukan pembaruan data kependudukan melalui kantor kelurahan maupun kecamatan.
Menurutnya, pembaruan dan pemutakhiran data sangat penting agar kondisi sosial ekonomi masyarakat dapat tercatat secara tepat. Dengan demikian, warga yang memang memenuhi kriteria penerima bantuan diharapkan dapat memperoleh haknya sesuai ketentuan yang berlaku.
Ia berharap aspirasi yang disampaikan dalam kegiatan reses tersebut dapat menjadi bahan perhatian bagi pemerintah daerah dalam menyusun program pembangunan dan meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Rudy juga menekankan pentingnya sinergi antara masyarakat, pemerintah daerah, dan DPRD agar berbagai persoalan di lingkungan warga dapat ditangani secara bertahap, sesuai kebutuhan serta kemampuan anggaran daerah. (Masrifani)