anjarmasin, BARITOPOST. CO. iD
Persoalan infrastruktur lingkungan, fasilitas pendidikan, hingga perubahan data penerima bantuan sosial menjadi sejumlah aspirasi yang disampaikan warga kepada anggota DPRD Kota Banjarmasin, Hari Kartono, saat melaksanakan reses di Jalan Kemiri 3, Kelurahan Sungai Andai.
Dalam kegiatan tersebut, warga menyampaikan berbagai kebutuhan yang dinilai perlu mendapat perhatian pemerintah kota. Di antaranya perbaikan jalan dan gang yang mengalami kerusakan, peningkatan sarana pendidikan, serta persoalan bantuan sosial yang tidak lagi diterima sebagian masyarakat akibat perubahan data.
Hari Kartono mengatakan, aspirasi yang disampaikan warga akan menjadi bahan perhatian untuk ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan instansi terkait.
Menurutnya, perbaikan infrastruktur lingkungan perlu menjadi perhatian agar aktivitas masyarakat berjalan lancar dan memberikan kenyamanan bagi warga.
“Banyak usulan masyarakat, terutama terkait perbaikan jalan dan gang. Kami akan mencoba berkoordinasi dengan pihak terkait agar infrastruktur yang memang membutuhkan perbaikan bisa segera ditangani,” ujarnya.
Selain infrastruktur, persoalan perubahan desil dalam pendataan kesejahteraan masyarakat juga menjadi keluhan yang cukup banyak disampaikan warga. Perubahan kategori tersebut berdampak pada hilangnya akses sebagian masyarakat terhadap bantuan pemerintah yang sebelumnya mereka terima.
Hari Kartono mencontohkan, terdapat warga yang sebelumnya masuk dalam desil 4, tetapi kemudian berubah menjadi desil 7. Akibat perubahan itu, mereka tidak lagi memenuhi kriteria untuk menerima bantuan sosial tertentu.
Ia menilai, persoalan tersebut perlu mendapat perhatian agar penyaluran bantuan benar-benar sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat di lapangan.
Karena itu, pihaknya berencana berkoordinasi dengan Dinas Sosial untuk mendorong pendataan ulang terhadap warga yang dinilai masih membutuhkan bantuan.
“Kalau dilakukan pendataan langsung ke lapangan, tentu akan lebih diketahui masyarakat mana yang memang membutuhkan bantuan. Kami berharap data penerima bisa diperiksa kembali sehingga bantuan pemerintah tepat sasaran,” katanya.
Di bidang pendidikan, Hari Kartono juga menyoroti pentingnya akses pendidikan yang terjangkau bagi seluruh lapisan masyarakat. Ia menyebut, aspirasi mengenai fasilitas pendidikan yang disampaikan warga akan dikoordinasikan dengan Dinas Pendidikan agar dapat ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan kebutuhan.
Menurutnya, pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Karena itu, upaya pemerintah untuk memberikan akses pendidikan yang lebih luas perlu didukung dengan kebijakan dan fasilitas yang memadai.
Hari Kartono turut menyinggung program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilainya memberikan manfaat bagi anak-anak, khususnya dari keluarga kurang mampu.
Ia mengatakan, bagi sebagian keluarga, pemenuhan kebutuhan makanan bergizi bagi anak masih menjadi tantangan. Kehadiran program MBG diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi sekaligus meningkatkan semangat belajar peserta didik.
“Program MBG ini sangat penting, terutama bagi masyarakat kurang mampu. Anak-anak bisa terbantu dalam memenuhi kebutuhan makanan bergizi sehingga mereka lebih sehat dan semangat mengikuti pelajaran,” ungkapnya.
Meski demikian, ia berharap pelaksanaan program tersebut terus dievaluasi agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh kelompok yang menjadi sasaran utama. Evaluasi juga diharapkan dapat mempertimbangkan kondisi sekolah dan latar belakang ekonomi peserta didik.
Menurut Hari Kartono, program bantuan pemerintah harus dilaksanakan secara tepat sasaran dengan memperhatikan kebutuhan masyarakat yang paling memerlukan.
Ia berharap seluruh aspirasi yang disampaikan dalam reses tersebut dapat menjadi bahan koordinasi dengan pemerintah kota, baik terkait pembenahan infrastruktur, peningkatan layanan pendidikan, maupun pembaruan data penerima bantuan sosial.
Dengan demikian, berbagai persoalan yang dihadapi warga Sungai Andai dapat ditindaklanjuti secara bertahap sesuai skala prioritas dan kemampuan anggaran daerah. (Masrifani)