BANJARMASIN, BARITOPOST
Berbagai persoalan infrastruktur dan sosial menjadi aspirasi warga dalam kegiatan reses Wakil Ketua DPRD Kota Banjarmasin, M Isnaini, di kawasan Jalan Sultan Adam, Gang Anang Basar, RT 20 Kelurahan Sungai Miai, serta Kompleks Hunafa Indah.
Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan sejumlah kebutuhan yang dinilai perlu mendapat perhatian pemerintah kota. Mulai dari perbaikan jalan gang, drainase, hingga persoalan penyaluran bantuan sosial yang dinilai belum sepenuhnya sesuai dengan kondisi ekonomi masyarakat.
M Isnaini mengatakan, usulan perbaikan infrastruktur masih menjadi salah satu aspirasi yang banyak disampaikan warga. Kondisi jalan lingkungan dan saluran drainase di kawasan permukiman diharapkan segera mendapat penanganan agar aktivitas masyarakat berjalan lebih lancar.
Selain infrastruktur, persoalan perubahan desil dalam pendataan kesejahteraan masyarakat juga menjadi perhatian. Menurutnya, terdapat warga yang sebelumnya masuk desil 4, tetapi kemudian berubah menjadi desil 6, bahkan desil 8. Perubahan tersebut dikhawatirkan berdampak terhadap akses masyarakat untuk memperoleh bantuan sosial.
“Persoalan ini perlu kita dudukkan bersama pemerintah kota. Data masyarakat harus benar-benar sesuai dengan kondisi di lapangan, sehingga warga yang memang kurang mampu tetap bisa mendapatkan bantuan sesuai ketentuan,” ujarnya.
Ia menilai, pembenahan dan verifikasi data menjadi hal penting agar penyaluran bantuan sosial dapat lebih tepat sasaran. Karena itu, aspirasi tersebut akan dikoordinasikan dengan instansi terkait, terutama Dinas Sosial Kota Banjarmasin.
Di sisi lain, warga juga mengusulkan penambahan titik hidran yang terhubung dengan jaringan PDAM. Usulan ini dinilai penting mengingat kawasan permukiman perkotaan memiliki kerawanan terhadap kebakaran, sehingga ketersediaan sarana pendukung pemadaman perlu mendapat perhatian.
Menurut M Isnaini, keberadaan hidran di sejumlah titik strategis dapat menjadi salah satu upaya mendukung penanganan awal ketika terjadi kebakaran. Aspirasi tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada pihak terkait untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangan dan kebutuhan di lapangan.
Persoalan pendidikan turut menjadi bagian dari aspirasi masyarakat. Sejumlah warga berharap bantuan pendidikan bagi anak-anak mereka dapat kembali diberikan, mengingat kondisi pendapatan keluarga tidak mengalami peningkatan yang berarti.
Ia memahami, biaya pendidikan menjadi salah satu beban bagi keluarga berpenghasilan terbatas. Karena itu, usulan tersebut akan diteruskan kepada Dinas Pendidikan agar dapat ditelaah berdasarkan persyaratan dan ketentuan program bantuan yang berlaku.
“Kalau memang tidak ada peningkatan pendapatan, tentu kebutuhan pendidikan anak-anak tetap menjadi beban keluarga. Aspirasi ini akan kita sampaikan kepada dinas terkait agar bisa ditelaah dan dicarikan solusi,” katanya.
M Isnaini menegaskan, kegiatan reses bukan sekadar agenda untuk menampung keluhan masyarakat, tetapi juga menjadi sarana menyerap kebutuhan riil warga yang selanjutnya diperjuangkan melalui mekanisme pemerintahan dan penganggaran daerah.
Ia berharap setiap aspirasi yang disampaikan dapat ditindaklanjuti melalui koordinasi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait. Dengan demikian, persoalan infrastruktur, ketepatan bantuan sosial, fasilitas pencegahan kebakaran, dan dukungan pendidikan dapat memperoleh perhatian sesuai skala prioritas.
Menurutnya, penyelesaian berbagai persoalan tersebut membutuhkan komunikasi dan kerja sama antara DPRD, pemerintah kota, serta instansi teknis agar kebijakan yang diambil benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. (Masrifani)