Banjarbaru, BARITO – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, dipimpin Gubernur Sahbirin Noor, mengadakan rapat dengan Tim Badan Anggaran (Banggar) DPR RI di ruang Haji Maksid lantai 3 kompleks perkantoran Sekretariat Daerah Provinsi Kalsel, Senin (24/2) pagi.
Rapat juga dihadiri Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel Abdul Haris Makkie, para kepala daerah ataupun wakil kepala daerah dari pemerintah kabupaten dan kota serta pejabat Pemprov Kalsel terkait.
Kunjungan kerja tim Banggar ini dalam rangka menghimpun masukan, saran dan rekomendasi tentang kebijakan penerimaan, pengalokasian dana transfer ke daerah serta dana desa dalam APBD.
“Kita ingin mengevaluasi bagaimana efektivitas transfer keuangan daerah ini. Apapun kreativitas atau inovasi yang dilakukan oleh pemerintah yang menjadi mitra kami, kita akan apresiasi dan kita akan lihat evaluasinya seperti apa,’’ kata Wakil Ketua Banggar DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, kepada wartawan seusai pertemuan.
Selanjutnya, imbuh dia, akan disinkronkan ke pemerintah pusat dalam pembahasan, tepatnya pada belanja transfer daerah nanti.
Dikatakan, percepatan transfer dana pusat ke desa untuk mendorong percepatan pembangunan di desa. Kendala yang ditemui selama ini adalah pada petunjuk teknis yang terlambat.
“Makanya kita juga hadirkan Dirjen Perimbangan Keuangan daerah yang tugasnya langsung mentransfer dana keuangan daerah itu,” terangnya.
Meski begitu, Cucun mengakui, tetap ada kekhawatiran dalam pelaksanaan transfer dana pusat ke daerah ini. Pasalnya, kapasitas kepala desa dinilai belum semumpuni kepala daerah yang ada.
“Baik dari sisi kemampuan perencanaan keuangan atau memetakan bagaimana pelaporan keuangan negara,” ujarnya.
Untuk mengantisipasi kendala-kendala yang membahayakan inilah, kaa Cucun, pihaknya tetap melakukan evaluasi.
Kedatangan tim Banggar DPR RI mendapat sambutan baik dari Gubernur Kalsel Sahbirin Noor.
Gubernur mengungkapkan, kunjungan kerja Tim Banggar DPR RI merupakan upaya sinergitas keuangan antara pusat dan daerah. Selain itu, daerah dapat memberikan masukan kepada pemerintah pusat dan tim banggar DPR RI.
“Kita menyambut baik kunjungan anggota Tim Badan Anggaran DPR RI ini. Apalagi ini menyangkut anggaran, yakni berkait dengan keterpaduan dan upaya memaksimalkan kemampuan keuangan baik daerah maupun pusat,” ujarnya.
Menurutnya, sinergi anggaran yang dibangun antara pusat dan daerah bertujuan agar anggaran dapat dimanfaatkan secara maksimal bagi masyarakat.
Misalnya, dalam hal pengucuran dana desa yang merupakan program Presiden Joko Widodo.
“Kebijakan dana desa sudah sangat bermanfaat. Karena masih banyak desa tertinggal, terpencil, atau tidak maju, kemudian menjadi berkembang dan menjadi desa maju,” bebernya.
Dirjen Perimbangan Keuangan Astera Primanto Bhakti mengungkapkan, apabila terjadi transfer kurang salur dana bagi hasil (DBH), maka akan dibayarkan pada triwulan IV. Hal itu, menurutnya, sudah merupakan mekanisme yang berlaku secara umum.
Astera menegaskan, DBH disalurkan sampai dengan triwulan III dengan beberapa tahap.
Berkait rapat dengan Pemprov, Pemko dan Pemkab di Kalsel, dia mengatakan, tujuannya adalah untuk merumuskan kebijakan anggaran. “Selain itu pertemuan ini adalah untuk menyerap aspirasi yang ada di daerah,” imbuhnya.
Penulis: Cynthia