Pelaihari, BARITO – Selasa pagi (26/11) seluruh jajaran Sat Pol PP dan Damkar melaksanakan tes urine usai pelaksanaan apel pagi rutin, namun dalam pelaksanaan tes urine tersebut masih menyimpan tanda tanya besar, pasalnya yang melaksanakan tes urine adalah petugas dari Puskesmas Angsau.
Langkah ini pun menjadi tanda tanya besar bagi Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Tanah Laut, karena tidak ada koordinasi. Secara prosedur bisa dibilang salah pelaksanaan tes urine tersebut, karena telah tertuang di dalam Instruksi Presiden nomor 6 tahun 2018 yang intinya menyebutkan pada pelaksanaan tes urine ASN atau calon ASN dilakukan BNN provinsi maupun kabupaten kota.
Pihak Sat Pol PP yang meminta Puskesmas Angsau dalam melakukan tes urine mengakui hal itu dadakan dilakukan, makanya meminta Puskesmas sebagai pihak kesehatan yang melakukan. Akan tetapi langkah itupun di nilai salah prosedur.
Budhy Setya Nugraha selaku Kasi Rehabilitasi BNN Tala mengungkapkan, tes urine tersebut bisa dibilang ilegal, pihak Puskesmas yang telah mengambil air urine itu namun tidak bisa mengeluarkan hasilnya, dan yang berhak mengeluarkan hasil tes urine yakni Rumah Sakit, Labkes dan BNN.
“Khawatirnya jika seumpama ada yang positif lalu enak saia di buang, dan kalau di bilang dadakan pelaksanaan tes urine, pada SKPD lain saja juga sama selalu dadakan namun mereka sudah ada koordinasi dengan BNN baik via telpon maupun pakai surat,”papar Budhy.
Ia menambahkan, walau secara SOP dalam pemeriksaan urine dipakai Sat Pol PP tetap saja itu tidak di benarkan, karena harus ada di dampingi dari BNN. Dan atas kejadian ini BNN Tala menyarankan untuk dilakulan tes ulang.
Sementara itu M.Taufik komandan Sat Pol PP dan Damkar Tala mengakui salah dan ini karena mis komunikasi saja.
“Saya sudah konfirmasi ke BNN Tala dan meminta maaf atas kejadian ini, sehingga di harapkan pada pelaksaan berikutnya tidak ada lagi hal-hal ini terjadi lagi, terangnya saat di hubungi via telpon selulernya.
Penulis: Basuki Editor : Mercurius