Banjarmasin, BARITOPOST.CO.ID – Ketua Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Kalimantan Selatan H Mukhtar mengungkapkan, pihaknya sangat mendukung program sejuta rumah (PSR) yang merupakan program presiden Joko Widodo. “Kami pun berharap, program rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR) tetap menjadi fokus pemerintah,” tutur H Mukhtar didampingi Sekretarisnya Dita Aditya, Kamis (23/1/2020).
Ia menyebutkan, anggota Apersi Kalsel yang berjumlah 308 merupakan kontributor pembangunan rumah subsidi berharap pemerintah memberikan dorongan yang maksimal untuk mensukseskan program ini.
Selain itu, pengusaha perumahan di Tanah Bumbu ini pun berharap solusi dari permasalah yang belum terselesaikan, mampu dibereskan melalui program 2020 ini.
Apersi pun berharap dana talangan kuota rumah murah subsidi melalui skim FLPP (fasilitas likuiditas pembiayaan perumahan) segera direalisasikan dalam waktu dekat ini.
“Kita juga berharap agar anggaran kuota FLPP bisa ditingkatkan karena ini penting untuk mengurangi persoalan backlog perumahan khususnya bagi MBR,” tambah Dita Aditya.
Untuk Kalimantan Selatan, sambungnya, tahun 2020 ditarget rumah subsidi terserah 15 ribu unit, artinya lebih tinggi dari tahun 2019 yang hanya 12 ribu unit, namun baru direalisasikan melalui FLPP hanya 8 ribu unit. “Saya kira kalau pemerintah berkomitmen meneruskan program sejuta rumah, maka tidak ada lagi kekurangan kouta, sebab kita gunakan system update. Artinya istilah habis kouta dipastikan tidak ada lagi pada tahun 2020,” beber Dita Aditya.
Diakui, walau dana subsidi FLPP habis, namun pemerintah mendorong para pengembang untuk memanfaatkan skim Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT).
‘Memang kita akui pola ini sangat membantu namun masih ada kekurangannya, seperti aturan SLF (sertifikat laik fungsi) harusnya dipermudah jangan memberatkan para pengembangan dan dibuat lebih efesien,” tandasnya.
Kemudian, konsep tabungan dipermudah dari 6 bulan menjadi 3 bulan. Selain itu uang muka dari 5 persen menjadi 1 persen dan bunga cicilan jangan bunga komersial karena akan memberatakan masyarakat, harusnya fixed seperti FLPP.
Apersi Kalsel juga tidak tinggal diam, ucapnya, sebab banyak sejumlah bank yang menggandeng Apersi untuk memenuhi kouta, seperti BNI yang akan menggelontorkan pendanaan sekitar 1.800 unit. “Benar sekitar 1.800 unit rumah subsidi dengan pembiayaan melalui BNI akan segera direalisasikan,” kata H Mukhtar.
Kendati begitu, kebutuhan rumah subsidi di Kalsel masih saja kurang, dengan kondisi perumahan terbangun 2.500 unit. “Semoga April 2020 kouta terealisasi habis, dan kita pun meminta tambahan kembali kouta, serta Apersi pun sudah meminta 300 ribu unit se-Indonesia di 2020,” katanya.
Dengan kekurangan kouta, katanya, berdampak terhadap pengusaha perumahan, dengan kesulitan pembayaran bunga kredit. “Kalau tidak ada kouta FLPP, bagaimana merealisasikan perumahan subsidi. Inilah dibutuhkan komitmen pemerintah, dan tidak ada lagi keraguan bagi pemerintah dalam menambah kouta. Bayangkan kebutuhan rumah subsidi memberikan serapan tenaga kerja yang tinggi,” imbuhnya.
Penulis: Afdi