Kotabaru, BARITO – Kecamatan Pulau Sembilan, Kabupaten Kotabaru hingga kini belum memiliki Base Transceiver Station (BTS) sebagai sarana telekomunikasi. Dari 13 kabupaten/kota di Kalimantan Selatan ternyata daerah tersebut merupakan kategori blank spot.
Gisman warga Pulau Sembilan memaparkan selama ini fasilitas jaringan untuk mengakses agar bisa berkomunkasi belum juga bisa dinikmati oleh pihaknya.
“Kami akui memang Pulau Sembilan bisa dikatakan jauh dari sentral karena jaraknya juga cukup terpencil dan berharap bisa menikmati layanan internet agar informasi secara digital mampu terpenuhi dengan baik,” paparnya usai mendapat kunjungan dari Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Muhammad Yani Helmi di Stand Produk UMKM Sekretariat Daerah Kabupaten Kotabaru, Rabu (1/6/2022) malam.
Gisman berharap adanya fasilitas telekomunikasi ini, selain akan membantu sektor pendidikan, jaringan ini tentu juga mampu memperlancar kegiatan memasarkan usaha mereka.
“Jujur saja, di daerah kami itu sulit mengakses internet apalagi SMA yang ada di Kecamatan Pulau Sembilan sampai saat ini masih susah mendapatkan sinyal, contohnya ujian sekolah memaksa penggunaan jaringan otomatis mereka harus ke desa seberang,” jelas Gisman.
Dia menginginkan pulau yang cukup jauh dari sentral perkotaan itu dapat setara seperti kecamatan lainnya di Kotabaru.
“Pulau Sembilan Kotabaru ini jangan juga dianggap terlalu jauh atau terpencil, kami berusaha ingin menjadi kecamatan yang maju,” harapnya.
Menanggapi itu Wakil Ketua Komisi II DPRD Kalsel Muhammad Yani Helmi meminta Pemerintah Kabupaten Kotabaru bisa menghibahkan sebidang tanah untuk bisa ditanamkannya satu batang BTS agar akses jaringan internet dapat dinikmati oleh warga Pulau Sembilan secara maksimal.
“Tahun 2018 silam saya pernah mendorong Pemkab Kotabaru untuk memberikan tanah untuk dipasang BTS supaya daerah tersebut tidak ketinggalan teknologi dan informasi penting,” ucapnya.
Politisi Golkar ini menuturkan jaringan internet di Kecamatan Pulau Sembilan Kabupaten Kotabaru hanya bisa diakses di satu wilayah saja yakni terdapat di Pulau Marabatuan.
“Ini menjadi perhatian kami di DPRD dan DPR RI yang jelas terus diperjuangkan oleh kami sebagaimana Pemkab Kotabaru bisa merealisasikannya supaya blank spot seperti Pulau Sembilan bisa terakses baik,” kata Yani Helmi.
Seiring digalakannya Smart Kampung, dia menegaskan agar setidaknya pemerintah kabupaten setempat bisa segera memfasilitasi keinginan dari warga yang diakui sudah puluhan tahun belum bisa menikmati jaringan internet.
“Sekarang penggunaan teknologi tak hanya sebagai akses pendidikan saja melainkan cakupannya sudah luas, contohnya saja peningkatan sektor pemulihan perekonomian dalam menjualkan produk UMKM melalui akses internet dan harus didukung pemerintah apakah itu kabupaten, provinsi bahkan pusat karena dananya dari APBN,” urainya.
Sementara itu Kepala Bappeda Provinsi Kalsel Ariadi Noor mengungkapkan ada lima kabupaten/kota di Kalsel yang dianggarkan pemerintah pusat untuk penyediaan BTS ini melalui koordinasi Diskominfo dan Kemen Kominfo RI.
“Tahun 2023 sudah kami usulkan ke APBN yang tidak masuk dalam daftar tetapi ada komitmen dari dua provider ternama yang rencananya dibangun di beberapa daerah terpencil dan menjadi skala prioritas mereka karena pengguna smartphone di Kalsel tercatat cukup tinggi,” bebernya.
Lanjut Ariadi, adanya BTS tak hanya memudahkan akses dalam mempromosikan sektor pariwisata melainkan dapat menumbuhkan masa lama mengenyang pendidikan.
“Tentu hal positif yang didapatkan oleh mereka adalah mengenal lebih jauh tentang teknologi dan ini menjadi perhatian pemerintah,” imbuhnya.
Kendati apabila tak masuk daftar dari Kemen Kominfo RI akan diusulkan melalui alokasi APBD Pemerintah Provinsi Kalsel.
“Kalau tidak dianggarkan di APBN, maka akan kita usahakan melalui APBD,” tutupnya.
Rilis : DPRD Kalsel
Editor : Sophan Sopiandi