Banjarmasin, BARITOPOST.CO.ID – Keberadaan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Banjarmasin hingga saat ini belum familiar di masyarakat Banua.
Penyebabnya, karena lembaga ini minim anggaran untuk sosialisasi ke masyarakat, karena itu berharap pemerintah daerah turut mendukung kinerja BPSK.
Terungkapnya kondisi lembaga ini belum familiar di masyarakat, dari hasil rapat dengar pendapat (RDP) BPSK Banjarmasin bersama Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) dan Dinas Perdagangan Provinsi Kalsel, sekaligus penyampaian laporan pelaksanaan kegiatan dan operasional BPSK Tahun 2023, Rabu (27/9/2023).
Dikesempatan itu, Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalsel, Imam Suprastowo yang memimpin RDP menyambut baik kedatangan rombongan BPSK Banjarmasin yang didampingi oleh Plt Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalsel, Nurul Fajar Desira beserta jajarannya.
Baca Juga: Diskominfo Batola Bentuk KIM di Desa Patih Selera dan Desa Bagus
Sementara dari BPSK Banjarmasin, Syahrani, SH, MH menuturkan terhitung sejak 2018 hingga 2023 ini di Kalsel, rata-rata ada 20 kasus yang kami tangani.
“Kasus paling banyak dari lembaga pembiayaan. Namun 90 persen dari kasus-kasus tersebut dapat terselesaikan,” ungkapnya.
Syahrani menambahkan meski banyak kasus dapat terselesaikan, namun keberadaan lembaga BPSK Banjarmasin ini belum familiar di masyarakat.
“Lembaga ini memang belum terlalu familiar di masyarakat karena sosialisasi kami yang masih kurang masif dan intens,” kata Syahrani.
Ia melanjutkan meski belum familiar di masyarakat, BPSK Banjarmasin pada prinsifnya bertugas melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi meski masih kurang promosi.
Baca Juga: Ketua Komisi IV DPRD Banjarmasin Bantu Korban Kebakaran Gang BKIA
“Jadi kami meminta dukungan DPRD untuk ikut serta mendukung kinerja BPSK Banjarmasin,” harapnya.
Senada, Plt Kepala Dinas Perdagangan Provinsi Kalsel, Nurul Fajar Desira mengatakan BPSK Banjarmasin masih perlu dukungan dari pihak-pihak pemangku kebijakan agar dapat bekerja secara maksimal.
“Melalui pertemuan yang berharga ini, kami dengan hormat memohon BPSK Banjarmasin bisa mendapat perhatian dan dukungan, baik dari segi publikasi dan dukungan-dukungan lainnya,” kata Fajar Desira.
Sedangkan Wakil Ketua Komisi II DPRD Provinsi Kalsel, Muhammad Yani Helmi karib disapa Paman Yani mengapresiasi kinerja BPSK Banjarmasin selama ini meski penuh dengan keterbatasan.
Terkait publikasi, Paman Yani menyarankan agar bekerjasama dengan pihak-pihak lain maupun media yang dimiliki oleh pemerintah daerah.
“Kita dari Komisi II DPRD Provinsi Kalsel akan mencoba memperjuangkan peningkatan anggaran BPSK Banjarmasin, sehingga mampu mengakomodir segala tantangan yang ada,” tukasnya.
Politisi Golkar ini juga mengakui pihaknya baru mengetahui keberadaan BPSK ini ternyata begitu luas cakupannya.
“Saya yakini BPSK ini sangat bermanfaat untuk masyarakat dalam hal perlindungan dan pemberdayaan konsumen,” puji Paman Yani.
Penulis/Editor/* : Sophan Sopiandi
Follow Google News Barito Post dan Ikuti Beritanya