Banjarmasin, BARITOPOST.CO.ID – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama DPRD Provinsi Kalimantan Selatan memastikan sektor kesehatan dan pendidikan tetap menjadi prioritas utama dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027, meski daerah kembali menghadapi keterbatasan kemampuan fiskal.
Komitmen tersebut mengemuka dalam rapat Badan Anggaran (Banggar) DPRD Provinsi Kalimantan Selatan bersama sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membahas rencana program dan kebutuhan anggaran masing-masing perangkat daerah di Banjarmasin, Rabu (26/7/2026).
Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, Dr H Supian HK, SH, MH, menegaskan pembahasan APBD 2027 akan difokuskan pada program-program yang benar-benar menyentuh kebutuhan dasar masyarakat. Oleh karena itu, alokasi anggaran untuk sektor kesehatan dan pendidikan dipastikan tetap menjadi prioritas.
“Kita tetap prioritaskan anggaran kesehatan dan pendidikan,” tegas Supian HK usai memimpin rapat.
Ketua DPRD Provinsi Kalsel Dr H Supian HK, SH, MH.(foto : sophan/brt)
Menurut politikus senior Partai Golkar tersebut, dalam rapat kali ini seluruh SKPD diminta memaparkan program kerja beserta kebutuhan anggaran yang diusulkan untuk tahun 2027, termasuk pagu indikatif yang telah diterima masing-masing instansi.
Selanjutnya, usulan tersebut akan dibahas lebih lanjut oleh Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk dilakukan evaluasi sesuai kemampuan keuangan daerah.
“Nanti Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang akan mengoreksi, apakah ada yang perlu ditambah ataupun dikurangi,” ujarnya.
Supian menjelaskan, tidak seluruh usulan pembangunan dapat diakomodasi mengingat keterbatasan anggaran daerah. Untuk sektor infrastruktur misalnya, setiap kegiatan akan dikaji berdasarkan tingkat urgensi dan manfaatnya bagi masyarakat.
“Anggaran infrastruktur akan kita lihat dulu, apakah memang mendesak atau tidak, termasuk dampaknya bagi masyarakat. Jadi tidak semuanya bisa direalisasikan, tetapi disesuaikan dengan kebutuhan yang benar-benar prioritas,” katanya.
Selain kesehatan, pendidikan, dan infrastruktur, DPRD juga menilai anggaran kesejahteraan masyarakat (Kesra), khususnya untuk penanggulangan bencana, harus tetap mendapat perhatian mengingat Kalimantan Selatan merupakan daerah yang rawan menghadapi berbagai bencana alam.
Sebaliknya, program-program yang dianggap kurang mendesak atau belum memberikan dampak signifikan kepada masyarakat akan dievaluasi, bahkan berpotensi ditunda maupun dihapus dari daftar prioritas.
Supian mengungkapkan, keterbatasan fiskal menjadi tantangan utama dalam penyusunan APBD 2027. Nilai APBD Kalimantan Selatan tahun depan diperkirakan hanya berada di kisaran Rp8 triliun, sehingga pemerintah dan DPRD dituntut lebih selektif dalam menentukan prioritas belanja.
“APBD 2027 nanti hanya sekitar Rp8 triliun sehingga pembangunan diarahkan pada program-program yang benar-benar prioritas,” katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, Diauddin, mengatakan pihaknya memahami kondisi kemampuan keuangan daerah. Karena itu, usulan tambahan anggaran yang diajukan relatif terbatas, yakni sekitar Rp3 miliar.
Tambahan anggaran tersebut direncanakan untuk mendukung program Penerima Bantuan Iuran (PBI) serta peserta Pekerja Bukan Penerima Upah/Bukan Pekerja yang iurannya ditanggung pemerintah daerah (PBPU/BP Pemda). Program tersebut ditujukan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu secara ekonomi, termasuk pembiayaan bagi tenaga penugasan khusus.
“Kita cukup maklum dengan keterbatasan anggaran. Semoga usulan tambahan ini bisa direalisasikan,” ujar Diauddin.
Ia mengungkapkan, pagu anggaran Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan pada 2027 diperkirakan sebesar Rp512 miliar atau mengalami penurunan dibandingkan pagu tahun 2026 yang mencapai sekitar Rp540 miliar.
Meski demikian, sebagian besar anggaran tersebut tidak sepenuhnya digunakan untuk program dinas, karena sekitar Rp470 miliar dialokasikan untuk operasional dan pelayanan empat rumah sakit milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
Dengan kondisi tersebut, ruang fiskal Dinas Kesehatan untuk menjalankan berbagai program kesehatan masyarakat menjadi semakin terbatas. Karena itu, pemerintah berharap usulan tambahan anggaran yang diajukan dapat mengakomodasi kebutuhan pelayanan kesehatan, khususnya bagi masyarakat kurang mampu, sehingga akses terhadap layanan kesehatan tetap terjaga di tengah keterbatasan APBD.
Penulis/Editor : Sophan Sopiandi
Follow Google News Barito Post