Banjarmasin, BARITOPOST.CO.ID – Postur Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun Anggaran 2027 resmi disampaikan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan melalui Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel H Muhammad Syarifuddin yang mewakili Gubernur Kalsel H Muhidin.
Penjelasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD Provinsi Kalsel Tahun Anggaran 2027 tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Kalsel di Banjarmasin, Rabu (9/9/2026).
Rapat paripurna dipimpin Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel H Kartoyo, SM, didampingi unsur pimpinan dewan lainnya, H Muhammad Alpiya Rakhman dan Desy Oktavia Sari. Rapat turut dihadiri sejumlah anggota DPRD Kalsel, pejabat pemerintah daerah, unsur Forkopimda Kalsel serta undangan lainnya.
Dalam penjelasan gubernur yang disampaikan Sekda Kalsel H Muhammad Syarifuddin, struktur RAPBD Kalsel Tahun Anggaran 2027 mencakup pendapatan daerah, belanja daerah serta pembiayaan daerah.
Untuk pendapatan daerah, pemerintah provinsi menganggarkan sebesar Rp8,003 triliun. Angka tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp5,266 triliun, pendapatan transfer sebesar Rp2,613 triliun, serta lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp123,497 miliar.
Sementara itu, belanja daerah dalam RAPBD 2027 direncanakan sebesar Rp8,603 triliun. Belanja tersebut terdiri atas belanja operasi sebesar Rp5,360 triliun, belanja modal Rp1,537 triliun, belanja tidak terduga Rp100 miliar, serta belanja transfer sebesar Rp1,605 triliun.
Dengan pendapatan sebesar Rp8,003 triliun dan belanja Rp8,603 triliun, maka terdapat defisit anggaran sebesar Rp600 miliar.
Untuk menutup defisit tersebut, pemerintah daerah merencanakan penerimaan pembiayaan sebesar Rp700 miliar yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya. Sementara pengeluaran pembiayaan dianggarkan sebesar Rp100 miliar, yang dialokasikan dalam bentuk penyertaan modal daerah.
Dengan demikian, pembiayaan neto dalam RAPBD 2027 mencapai Rp600 miliar. Nilai tersebut sepenuhnya digunakan untuk menutup defisit anggaran, sehingga Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2027 direncanakan nihil.
Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Kalsel H Muhidin berharap pembahasan RAPBD 2027 dapat segera dilakukan bersama Badan Anggaran DPRD Kalsel. Pembahasan tersebut diharapkan menghasilkan kesepakatan tepat waktu sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
Gubernur juga berharap APBD Tahun Anggaran 2027 nantinya dapat menjadi instrumen untuk menjawab berbagai kebutuhan masyarakat sekaligus mendukung keberlanjutan pembangunan daerah.
“APBD Tahun Anggaran 2027 mampu menjawab kebutuhan masyarakat, menjaga pertumbuhan ekonomi, mengendalikan inflasi, memperkuat pelayanan publik serta meningkatkan ketangguhan daerah dalam menghadapi bencana,” harap gubernur.
Penulis/Editor : Sophan Sopiandi
Follow Google News Barito Post