Banjarmasin, BARITO – Imbas langka dan mahalnya harga gas Elpiji 3 kilogram (melon) disejumlah wilayah Kalimantan Selatan, tentunya harus dilakukan pendataan ulang bagi penerima manfaat subsidi gas melon tersebut, tujuannya agar tepat sasaran dan memastikan penerima subsidi benar-benar masyarakat miskin.
Harapan tersebut disampaikan anggota Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan membidangi ekonomi dan keuangan, Muhammad Yani Helmi kepada wartawan di Banjarmasin, Rabu (24/2/2021).
Yani Helmi menuturkan saat ini kelangkaan gas bersubsidi ini sudah sangat meresahkan, seperti contohnya di Kabupaten Kotabaru, harga per tabung gas Elpiji 3 kilogram sudah tembus Rp50 ribu jauh diatas Harga Eceran Tertinggi (HET), tentunya harga gas melon ini sudah tidak wajar, meskipun jalur transportasi tentu jadi pertimbangan, misalnya distribusi melalui feri penyeberangan.
“Harga 50 ribu rupiah per tabung itu sudah tidak rasional lagi dan jauh dari HET yang ditetapkan pemerintah, padahal gas bersubsidi ini hanya diperuntukan orang miskin saja,” ujar Yani Helmi.
Politisi Golkar karib disapa Paman Yani mendesak persoalan gas Elpiji 3 kilogram ini harus secepatnya diatasi, karena ini terus saja terjadi berulang-ulang namun seakan tidak ada solusinya, karena itu penting dilakukan pendataan ulang penerima subsidi gas melon ini sebagai bentuk menyiasati mencari solusinya.
“Sebelum banjir kan gas elpiji ini pernah langka juga dan dampaknya harga meroket kasihan rakyat kecil,” cetusnya.
Yani Helmi menyebutkan dampak lainnya para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) usaha rumah tangga sangat terganggu, imbasnya ekonomi kerakyatan yang sangat terdampak akibat langka dan mahalnya harga gas melon ini, jangan sampai upaya pemulihan ekonomi yang digalakkan pemerintah juga terganggu karena persoalan gas bersubsidi ini.
“Otoritas berwenang bisa mengatasi masalah ini untuk membantu ekonomi kerakyatan,” pungkasnya.
Penulis : Sopian