Banjarmasin, BARITOPOST.CO.ID – Puluhan mahasiswa Program Studi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari (UNISKA MAB) saat berkunjung ke DPRD Provinsi Kalimantan Selatan mendapat pembekalan sekaligus pemahaman manajemen konflik dan kepemimpinan, Rabu (8/4/2026).
Kedatangan rombongan mahasiswa ini diterima anggota Komisi I DPRD Provinsi Kalsel H Muhammad Syaripuddin akrab disapa Bang Dhin didampingi Kepala Bagian Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Kalsel HM Andri Yuzhar, S.STP, MIP beserta jajaran.
Dikesempatan pertemuan itu Syaripuddin membagikan pengalaman dan wawasannya terkait manajemen konflik dalam organisasi, khususnya di lingkungan pemerintahan.
Ia menyampaikan materi secara komunikatif dan kontekstual sehingga mudah dipahami oleh para mahasiswa.
Politisi PDIP ini menjelaskan konflik merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dinamika organisasi. Namun konflik tidak selalu harus dihindari melainkan perlu dikelola secara tepat agar dapat memberikan dampak positif bagi perkembangan organisasi.
“Mahasiswa tadi meminta materi tentang manajemen konflik. Saya sampaikan mulai dari bagaimana kita merencanakan, mengelola sampai ke tahap eksekusi dalam menghadapi konflik,” ujar Syaripuddin usai pertemuan dengan mahasiswa.
Ditekankannya pentingnya perencanaan dalam setiap proses penyelesaian persoalan. Menurutnya, tanpa perencanaan yang matang, organisasi akan kesulitan menentukan arah dan solusi terbaik dalam menghadapi konflik yang terjadi.
Selain itu, ia turut memperkenalkan kepada mahasiswa tiga fungsi utama DPRD, yakni fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan.
Dijelaskannya pemahaman terhadap fungsi tersebut penting agar mahasiswa mengetahui peran strategis DPRD dalam sistem pemerintahan daerah.
Tak hanya itu, ia juga memberikan pemahaman mengenai pembagian kewenangan antara pemerintah kabupaten/kota, provinsi hingga pusat. Hal ini dinilai penting agar mahasiswa mampu memahami bahwa tidak semua persoalan masyarakat menjadi kewenangan pemerintah provinsi.
Ia juga menekankan peran penting seorang pemimpin dalam mengelola konflik.
“Pemimpin yang baik adalah mereka yang mampu menyelesaikan persoalan yang terjadi, termasuk konflik internal dalam organisasi yang dipimpinnya,” tutupnya.
Editor/* : Sophan Sopiandi
Follow Google News Barito Post