Banjarbaru, BARITOPOST.CO.ID – Pemerintah Kota Banjarbaru bergerak cepat menyiapkan langkah pengendalian inflasi menyusul kenaikan harga sejumlah komoditas pangan, terutama beras. Berbagai bentuk intervensi pasar akan dilakukan guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
Langkah tersebut menjadi tindak lanjut hasil Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang dipimpin Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia bersama pemerintah daerah se-Indonesia. Rakor yang dirangkaikan dengan Evaluasi Dukungan Pemerintah Daerah dalam Program 3 Juta Rumah itu diikuti secara virtual dari Ruang Tamu Utama Wali Kota Banjarbaru, Senin (20/7/2026).
Wali Kota Banjarbaru Hj. Erna Lisa Halaby mengatakan kenaikan harga sejumlah komoditas dipengaruhi berbagai faktor, baik global maupun nasional. Dampaknya turut dirasakan Kota Banjarbaru, terutama untuk komoditas beras yang sebagian besar masih bergantung pada pasokan dari luar daerah.
“Beberapa kenaikan harga dipengaruhi oleh berbagai faktor, mulai dari kondisi global hingga meningkatnya harga gabah. Karena itu kita harus segera mengambil langkah konkret agar dampaknya terhadap masyarakat dapat ditekan,” ujarnya.
Menurut Lisa, kebutuhan beras masyarakat Banjarbaru masih banyak dipasok dari Pulau Jawa. Namun distribusi saat ini menghadapi kendala akibat tingginya biaya angkutan yang dipengaruhi mahalnya harga serta terbatasnya pasokan solar.
Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Pemerintah Kota Banjarbaru akan memperkuat koordinasi lintas perangkat daerah sekaligus mempercepat berbagai program pengendalian inflasi. Langkah yang disiapkan meliputi pelaksanaan operasi pasar, Gerakan Pangan Murah di wilayah yang mengalami lonjakan harga, serta penguatan koordinasi dengan Perum Bulog guna menjaga ketersediaan stok pangan.
“Kita harus bergerak bersama. Saya minta perangkat daerah terkait segera menindaklanjuti hasil rapat ini melalui operasi pasar, Gerakan Pangan Murah, dan penguatan koordinasi dengan Bulog agar pasokan pangan tetap terjaga serta harga dapat lebih terkendali,” tegasnya.
Selain komoditas pangan, Lisa juga meminta perangkat daerah terkait meningkatkan pengawasan terhadap distribusi LPG bersubsidi 3 kilogram menyusul kenaikan harga di lapangan. Pengawasan dilakukan agar penyaluran tetap tepat sasaran dan tidak menimbulkan gejolak di masyarakat.
Pemerintah Kota Banjarbaru optimistis sinergi antara pemerintah daerah, Bulog, serta seluruh pemangku kepentingan mampu menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, mempertahankan daya beli masyarakat, dan mengendalikan laju inflasi di Kota Banjarbaru. nsh/ang
Follow Google News Barito Post