Banjarmasin, BARITOPOST.CO.ID – Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Banjarmasin memutuskan membebaskan Ahmad Maulid Alfath dari segala tuntutan hukum (onslag van recht vervolging) dalam sidang lanjutan yang digelar Senin (2/6). Sidang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Suwandi, SH.
Putusan ini menandai akhir dari proses hukum panjang atas dugaan tindak pidana korupsi dalam pemberian fasilitas pembiayaan dari sebuah bank kepada PT Alfath Salima Mulia senilai Rp5,8 miliar.
Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) Syamsul Arifin, SH menuntut terdakwa dengan pidana penjara 1 tahun 6 bulan, denda Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan, serta membayar uang pengganti Rp2,58 miliar atau diganti dengan kurungan 9 bulan apabila tidak dibayar.
Namun, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa tidak termasuk ranah pidana, melainkan merupakan persoalan keperdataan. Dengan demikian, pengadilan menjatuhkan putusan onslaag atau melepaskan terdakwa dari segala dakwaan hukum pidana.
“Kami bersyukur atas putusan ini,” ujar Dr. Syamsul Hidayat, SH MH, penasihat hukum terdakwa. “Dari awal kami telah menegaskan bahwa perkara ini seharusnya masuk ranah perdata. Dan akhirnya, majelis hakim membuktikan hal tersebut.”
Senada dengan itu, Husrani Noor, SE SH, anggota tim kuasa hukum lainnya, menambahkan bahwa klien mereka menghadapi tekanan besar akibat pandemi COVID-19 yang menghantam usahanya saat proyek berjalan. “Namun klien kami tetap berusaha membayar cicilan meski tak selalu sesuai kesepakatan,” kata Rani.
Sebelumnya dalam sidang replik Senin (19/5), JPU menolak seluruh pembelaan penasihat hukum dan bersikeras bahwa perkara ini mengandung unsur penyalahgunaan wewenang dalam pemberian pembiayaan, yang merugikan negara.
“Ini bukan sekadar kredit macet. Unsur pidana telah terpenuhi sebagaimana Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001,” tegas Jaksa Syamsul.
JPU juga menyatakan bahwa pelunasan utang per 31 Agustus 2023 tidak menghapus unsur melawan hukum, sebagaimana diatur dalam Pasal 4 UU Tipikor. Berdasarkan audit BPKP Kalimantan Selatan, kerugian negara dalam perkara ini tercatat sebesar Rp5,23 miliar.
Namun, Majelis Hakim berpendapat lain. Dalam pertimbangan akhirnya, hakim menyatakan bahwa perkara ini tidak layak diproses secara pidana karena menyangkut hubungan bisnis yang seharusnya diselesaikan secara perdata.
Dengan demikian, Ahmad Maulid Alfath resmi dibebaskan dari seluruh dakwaan pidana dan tidak dijatuhi hukuman penjara maupun denda.
Penulis: Filarianti
Editor: Mercurius
Follow Google News Barito Post dan Ikuti Beritanya