Banjarmasin, BARITO – Pimpinan Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Kalsel, Kamis (14/2) mengikuti entry meeting Kemenkumham Republik Indonesia (RI). Entry meeting tersebut berkait hasil pemeriksaan laporan keuangan Kemenkumham RI Tahun 2018 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI).
Para pimpinan Kanwil Kemenkumham Kalsel melakukan teleconference tersebut di Ruang Rapat Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil). Dalam hal ini, acara yang diselenggarakan Kemenkumham RI itu memang disiarkan langsung di seluruh Indonesia.
Selain Kakanwil Ferdinand Siagian, acara juga disaksikan Kepala Divisi Administrasi Edy MS Hidayat, Kepala Divisi Pemasyarakatan Alfi Zahrin, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Subianta Mandala serta Pejabat Administartor/pengawas, dan Para Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pemasyarakatan dan Imigrasi.
Termasuk pula para Pengelola Keuangan dilingkungan Kanwil Kemenkumham Kalsel.
Tujuan dari kegiatan entry meeting tersebut menurut Humas Kemenkumham Kalsel adalah memberikan Opini atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.
Kegiatan teleconference diisi dengan penyampaian laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Kemenkumham R.I Tahun 2018 dari Sekretaris Jenderal Kemenkumham R.I, Bambang Rantam Sariwanto dan arahan dari Menteri Kemenkumham, Yasonna H. Laoly. Pada rapat itu disampaikan bahwa sejak Tahun 2017, kinerja Anggaran Kemenkumham selama dua tahun berturut-turut memperoleh predikat sebagai pengelola anggaran terbaik I kategori pagu besar.
Sementara itu dalam Laporan Keuangan Kemenkumham RI dari tahun 2010 hingga tahun 2017 dengan telah memperoleh predikat WTP Murni sebanyak lima kali.
Yaitu di tahun 2011, 2013, 2015, 2016, dan 2017.
Dasar hukum pelaksanaan pemeriksaan atas laporan keuangan Kementerian Hukum dan HAM adalah UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.tya