Banjarmasin, BARITO – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Banjarmasin meminta agar pemko menyediakan dana pendamping kesehatan Rp.3,7 miliar yang diperuntukan bagi warga miskin yang tidak masuk dalamjaminan iuran BPJS Kesehatan.
Harapan tersebut diungkapkan Komisi IV DPRD Kota Banjarmasin Matnor Ali, ketika memberikan keterangan di hadapan para wartawan.
Menurutnya, dengan alokasi dana pendamping kesehatan Rp3,7 miliar yang diperuntukkan bagi warga miskin tidak masuk jaminan iuran BPJS kesehatan tersebut merupakan perjuangan dewan pula agar ada jaminan kesehatan bagi warga miskin, dan harus dilaksanakan tepat sasaran.
Karena ungkapnya, masih ada warga miskin yang tidak termasuk datanya dalam jaminan iuran BPJS kesehatan oleh pemerintah kota, sehingga inilah yang harus disiapkan melalui dana pendamping.
“Karena pemerintah kota hanya dapat menjamin iuran BPJS kesehatan bagi warga miskin pada 2020 ini sebanyak 20.080 jiwa dari 44 ribu kepala keluarga, sedangkan warga miskin yang perlu dijamin kesehatannya secara gratis itu kita dapat datanya lebih 110 ribu jiwa, artinya lebih 90 ribu jiwa lagi tercecer ini tidak masuk jaminan iuran BPJS kesehatan dibayarkan pemerintah kota,” katanya.
Politisi Golkar ini mengatakan, saat rapat dengan Dinas kesehatan dan Dinas Sosial, agar dana pendamping kesehatan ini harus benar-benar diberikan tepat sasaran.
“Jangan sampai tidak terseleksi betul, ini akan kita awasi betul, sebab kita tidak ingin tersia-siakan, apalagi sampai salah disalurkan ke warga yang mampu misalnya, makanya data itu akan kita awasi,” tegas Matnor Ali.
Bahkan pihaknya bersedia bagi pemerintah kota melalui dinas kesehatan yang memegang dana itu dan dinas sosial yang menyeleksi hak warga mendapatkannya, apabila masih kurang untuk ditambah pada APBD perubahan nanti.
“Kita bersedia memperjuangkan penambahan anggaran untuk dana pendamping kesehatan bagi warga miskin ini pada pembahasan APBD perubahan nanti,” ujarnya.
Bahkan, kata Matnor Ali pihaknya di komisi juga akan memperjuangkan penambahan anggaran tersebutin pada APBD perubahan 2020.
Penulis: Fani