Banjarmasin, BARITO – Dewan Pangarah Tim Pemenangan Partai Golongan Karya (Golkar) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) H Supian HK meminta seluruh partai koalisi baik pengusung maupun pendukung untuk bekerja solid dan maksimal memenangkan kader Golkar yang dijagokan pada Pemilihan Kepala daerah (Pilkada) 9 Desember 2020 mendatang. Karena memenangkan kader yang diusung, baik untuk pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur maupun tujuh pasangan calon yang berlaga di kabupaten/kota, itu merupakan keharusan dan sudah harga mati.
“Saya pengarah tim pemenangan sudah berkoordinasi dan menyerahkan kepada semua tokoh masing-masing partai koalisi untuk mengatur strategi pemenangan pilkada nantinya, termasuk menggerakan kaum milenial,” terang Supian HK kepada wartawan di Banjarmasin, Rabu (9/9/2020).
Sekretaris DPD Partai Golkar Kalsel ini menegaskan untuk pemilihan gubernur, partainya yang mengusung pasangan H Sahbirin Noor- H Muhidin, yang diperkuat 6 partai pengusung yaitu Golkar, PAN, PDI Perjuangan, PKB, PKS dan NasDem serta 3 partai pendukung yaitu Perindo, PSI dan PKPI.
Sedangkan Kota Banjarmasin, Partai Golkar mengusung Hj Ananda dan Mushaffa. Kabupaten Kotabaru mengusung pasangan Sayed Jafar Alaydrus dan Andi Rudi Latif. Banjarbaru mengusung pasangan H Gusti Iskandar Sukma Alamsyah dan AR Iwansyah. Kabupaten Banjar mengusung pasangan Rusli dan KH M Fadlhan Asy’ary. Kabupaten Hulu Sungai Tengah mengusung pasangan Saban Effendi dan Abdullah Alydrus. Kabupaten Balangan mengusung pasangan Ansharuddin dan M Noor Iswan. Kabupaten Tanah Bumbu mengusung pasangan HM Zairullah Azhar dan M Rusli.
Sementara disinggung adanya dinamika pertukaran dukungan, contohnya seperti Nasdem turut mengusung cagub/wagub, sebaliknya pada Pilwali Banjarbaru, Kader Golkar berhadapan dengan kader Nasdem? H Supian HK menyakan hal itu tidak menjadi permasalahan karena itu merupakan dinamika dalam berdemokrasi. Selain itu DPP juga menyerahkan dinamika tersebut ke daerah masing-masing.
Sedangkan menyikapi adanya pertukaran usungan dan dukungan yang terjadi tersebut, anggota Komisi I DPRD Kalsel membidangi Hukum dan Pemerintahan H Hasanudin Murad menyebutkan itu lah realita dalam dinamika berdemokrasi, kendati secara kasat mata mungkin bisa menimbulkan opini kurang kondusif. Akan tetapi hal itu justru bisa menunjukan di tingkat lokal kabupaten/kota bisa terjadi perbedaan dengan tingkat provinsinya atau kata lain koalisi-koalisi itu memang memungkinkan tidak bersifat permanen.
Penulis : Sopian