Banjarmasin, BARITOPOST.CO.ID – Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Dr (HC) H Supian HK, SH, MH bersama anggota DPRD Kalsel lainnya merespon positif aspirasi yang disampaikan massa aksi unjuk rasa Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) se-Kalsel dengan menemui mereka sambil berbaur dan duduk di jalan tepat di depan Gedung DPRD Kalsel, Jalan Lambung Mangkurat Banjarmasin mendengarkan orasi bergiliran dari mahasiswa perwakilan berbagai kampus, Senin petang (24/11/2025).
Saat bertemu massa aksi demo, politisi senior Golkar ini didampingi Ketua Komisi I DPRD Kalsel H Rais Ruhayat, anggota Komisi II DPRD Kalsel Firman Yusi, anggota Komisi III DPRD Kalsel H Husnul Fatahillah dan Sekretaris DPRD Kalsel Muhammad Jaini serta pejabat kepolisian.
Kronologis aksi massa BEM se-Kalsel yang dimulai pukul 15.00 Wita menyuarakan rencana percepatan disahkannya RUU KUHAP, yang menurut mereka banyak pasal-pasal bermasalah dan mengancam penegakan hukum serta HAM, selain itu juga ada soal isu lingkungan yang dinilai kurang dapat perhatian oleh legislatif.
“Kami minta DPRD Kalsel selaku wakil rakyat mau mendengarkan dan menyampaikan aspirasi kami,” sebut salah seorang koordinator lapangan M Anzari.
Dalam orasinya, mahasiswa juga menyoroti sejumlah pasal dalam RUU KUHAP berpotensi mengancam prinsip due process of law, yakni asas yang menjamin proses hukum berjalan adil, transparan dan bebas dari tindakan sewenang-wenang.
Supian HK saat bertemu pengunjukrasa meminta mereka tenang dan memberi kesempatan untuk berbicara.
Dikesempatan itu ditegaskannya semua aspirasi terkait penolakan KUHAP baru akan dicatat dan dibahas dalam forum resmi lembaganya.
“DPRD tidak menutup telinga. Apa yang adik-adik sampaikan hari ini akan kami bawa dalam rapat pimpinan dan komisi terkait. Aspirasi masyarakat harus diteruskan, apalagi jika menyangkut hajat publik yang luas,” kata Supian HK dihadapan para demonstran.
Supian HK juga menyakinkan DPRD Kalsel memiliki kewenangan menyampaikan rekomendasi resmi ke DPR RI sebagai bentuk respons daerah.
Berkait isu lingkungan di Kalsel, Supian HK mengakui masih menghadapi tantangan besar, terutama terkait pengawasan kegiatan tambang dan perlindungan kawasan Meratus.
Namun ia menyatakan siap memasukkan isu tersebut dalam pembahasan lintas komisi.
“Kami tidak anti kritik. Justru masukan seperti inilah yang membuat DPRD bekerja lebih hati-hati,” tekannya menyakinkan.
Menutup dialog, Supian HK menyatakan pihaknya akan menggelar rapat pimpinan untuk membahas tuntutan mahasiswa untuk menyusun sikap resmi DPRD Kalsel terkait keberatan masyarakat terhadap KUHAP baru, kemudian mengirim rekomendasi tertulis ke DPR RI dalam waktu dekat serta mendorong pembahasan lebih luas mengenai isu lingkungan di internal dewan.
Supian HK juga mengajak mahasiswa terus mengawal prosesnya agar tidak berhenti di tingkat aspirasi.
Meski sudah bertatap muka dan berdialog dengan Supian HK dan aksi massa yang berjalan kondusif selama satu jam lebih, namun massa masih merasa tak puas, kemudian meminta dialog dilanjutkan di ruang dalam gedung DPRD dengan tak membatasi jumlah pengunjuk rasa yang turut masuk keruangan.
Pimpinan DPRD pun bersedia dengan tawaran dan syarat hanya 20 orang perwakilan anggota masuk ikut berdialog.
Pertimbangannya tentu soal kapasitas ruangan dan keamanan gedung jika dimasuki oleh ratusan massa.
Sesaat kemudian, perwakilan BEM, Adi Jayadi dan M Anzari dipersilahkan masuk dengan jajaran DPRD bersama aparat keamanan untuk melihat langsung kapasitas ruang untuk berdialog.
Namun setelah melihat ruangan yang dimaksud, memang kecil, perwakilan BEM tak sepakat dan meminta dialog digelar di ruang utama rapat paripurna, yang tentunya ditolak pimpinan DPRD.
Sesaat kemudian dua perwakilan BEM turun dan kembali keluar menemui rekan-rekan mereka diluar pagar yang setia menunggu untuk berembuk apa rekan-rekan mereka bersedia memenuhi apa yang ditawarkan pihak DPRD.
Bersamaan waktu itu juga Ketua DPRD Kalsel H Supian HK meninggalkan kantor DPRD karena pimpinan DPRD ini akan berangkat ke luar daerah sesuai jadwal tugas kegiatannya yang tak bisa ditunda.
Namun aksi massa tetap dikawal oleh anggota DPRD yang lain serta jajaran sekretariat dewan setempat.
Sementara perwakilan BEM usai berembuk mereka tetap ngotot tak mau berdialog dengan hanya 20 orang yang diminta, tapi ingin semua ikut dan berdialog di ruang rapat paripurna.
“Permintaan kita tak diakomodir, maka kita akan masuk dengan paksa,” seru korlapnya.
Disitulah awal mulai ricuh terjadi puluhan massa mendekati pintu gerbang dan mendorong paksa pintu untuk merangsek masuk. Seketika satuan aparat kepolisian yang sudah siaga dari dalam pagar dengan sigap melakukan pagar betis berbaris menahan dorongan dari luar agar pintu tidak terbuka.
Aksi dorong-dorongan pintu pagar pun terjadi meski tak terlalu lama hingga massa akhirnya mengalah mundur dan tak lagi memaksa masuk, namun massa tetap tak puas dan melampiaskan dengan membakar spanduk yang mereka bawa sendiri sambil berorasi kembali.
Namun aparat dengan humanis tapi tegas tetap mengawalnya, hingga tak ada korban dalam aksi ini dan sekitar pukul 18.00 Wita massa secara tertib membubarkan diri.
Editor/* : Sophan Sopiandi
Follow Google News Barito Post dan Ikuti Beritanya