Banjarmasin, BARITOPOST.CO.ID – Anggota Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, H Mushaffa Zakir, Lc soroti terbatasnya lapangan kerja formal yang berdampak pemuda kesulitan mendapatkan pekerjaan meski menyandang gelar pendidikan.
Selain itu politisi PKS ini juga menyoroti perubahan pasar akibat digitalisasi yang membuat mereka perlu punya pilihan lain, termasuk membangun usaha mandiri.
Sorotan itu ia sampaikan disela melaksanakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) Kalsel Nomor 10 Tahun 2019 tentang Kepemudaan yang berlangsung di Gedung KAHMI Kalsel, Kecamatan Banjarmasin Timur, Kota Banjarmasin, Rabu (2/9/2026).
Dihadapan santri dan mahasiswa alumni IKPM serta Universitas Darussalam Gontor Kalimantan Selatan, Mushaffa menjelaskan Perda Kepemudaan tidak hanya berbicara tentang peran pemuda dalam pembangunan. Regulasi itu juga mengatur penyadaran, pemberdayaan, kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan pemuda.
Pemerintah daerah, ujar Mushaffa, memiliki tanggung jawab dalam meningkatkan kapasitas pendidikan, keterampilan, dan karakter pemuda. Regulasi tersebut juga menjadi landasan untuk memberikan perlindungan, kepastian hukum, dan ruang bagi generasi muda mengembangkan potensi mereka.
Dalam diskusi, persoalan modal menjadi salah satu keluhan peserta yang ingin memulai usaha. Keterbatasan modal dinilai menjadi hambatan bagi pelaku usaha baru untuk mengembangkan usaha kecil dan menengah. Tantangan ini membuat pembangunan kewirausahaan pemuda tidak cukup berhenti pada pelatihan, tetapi perlu dukungan yang bisa menjawab kebutuhan di lapangan.
Pemerintah desa setempat menyambut baik sosialisasi tersebut dan berharap kegiatan serupa berlanjut. Pemahaman terhadap Perda Kepemudaan diharapkan tidak berhenti sebagai pengetahuan, tetapi mendorong pemuda lebih mandiri, berani berusaha dan mampu mengambil bagian dalam pembangunan daerah.
Editor/* : Sophan Sopiandi
Follow Google News Barito Post