Pelaihari, BARITOPOST.CO.ID – Komisi III DPRD Kabupaten Tanah Laut (Tala) menyoroti realisasi sejumlah program Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup (DPRKPLH) Tala. Dewan meminta program yang masih berjalan dipercepat dengan tetap memperhatikan kualitas pekerjaan dan ketepatan sasaran.
Hal tersebut disampaikan dalam rapat kerja Komisi III DPRD Tala bersama DPRKPLH beberapa hari lalu. Rapat dipimpin Ketua Komisi III DPRD Tala M Yusuf AR dan dihadiri Kepala DPRKPLH Tala Gusti Dwi Erzandi Kasuma beserta jajaran.
Rapat membahas evaluasi realisasi program dan kegiatan tahun anggaran 2026 sekaligus rencana kerja dan pra-RKA 2027.
Anggota Komisi III DPRD Tala, H Arkani SPd MSi, mengatakan secara umum realisasi program pada semester pertama telah melampaui 50 persen. Capaian tersebut diapresiasi, namun masih ada sejumlah sektor yang dinilai perlu mendapat perhatian.
“Secara keseluruhan sudah di atas 50 persen. Tapi ada beberapa bidang yang realisasinya belum maksimal seperti perkim, kebersihan dan tata kota. Semua masih berproses pengerjaan,” ujar Arkani, Selasa (11/8/2026).
Menurut Arkani, DPRD Tala tidak hanya melihat tingkat serapan anggaran, tetapi juga memastikan program pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat.
Karena itu, Komisi III mendorong kegiatan yang masih dalam proses agar segera diprioritaskan pelaksanaannya. Percepatan pekerjaan, kata dia, harus tetap disertai pengawasan terhadap kualitas.
“Pengadaan dan pengerjaan proyek agar lebih diprioritaskan pelaksanaannya dengan tetap memperhatikan kualitas,” tegasnya.
Perhatian khusus juga diberikan Komisi III DPRD Tala terhadap sektor perumahan dan kawasan permukiman. Arkani meminta DPRKPLH lebih cermat dalam melakukan pendataan rumah kumuh serta calon penerima manfaat.
Menurutnya, ketepatan data sangat menentukan keberhasilan program agar bantuan maupun pembangunan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
“Untuk perkim lebih cermat lagi dalam pendataan rumah kumuh dan calon penerima manfaat lainnya. Agar dalam realisasi tidak ada lagi masalah administrasi seperti tahun 2026. Cukup banyak yang tidak bisa direalisasi,” katanya.
Komisi III menilai persoalan pendataan dan administrasi perlu dibenahi sejak awal, terutama dalam penyusunan rencana kerja dan pra-RKA 2027. Dengan data yang lebih akurat, potensi program tidak terealisasi maupun salah sasaran dapat diminimalkan.
Selain sektor permukiman, DPRD Tala juga mendorong DPRKPLH menyusun grand design tata kota sebagai acuan pembangunan kawasan di Tanah Laut.
Arkani menilai desain besar tata kota penting agar pembangunan tidak berjalan secara parsial dan hanya berorientasi pada kebutuhan jangka pendek.
“Di bidang tata kota disarankan membuat grand design tata kota agar ada rujukan dalam perencanaan,” ujarnya.
Menurutnya, grand design tersebut dapat menjadi pedoman pemerintah daerah dalam menentukan arah pengembangan kawasan, kebutuhan infrastruktur, permukiman, ruang publik hingga pengelolaan lingkungan.
Komisi III DPRD Tala berharap perencanaan yang lebih terarah dapat membuat pembangunan tidak hanya menyelesaikan persoalan saat ini, tetapi juga mampu mengantisipasi pertumbuhan kawasan dan kebutuhan masyarakat Tanah Laut ke depan. (Ardian)
Follow Google News Barito Post