Kemudian, Desember 2018 diadakan rapat konsolidasi yang dihadiri oleh unsur muspida dan kejari Tanah Laut namun kembali tidak terealisasi dan tahun 2020 terjadi puncak permasalahan yang sangat fatal dan mengakibatkan usaha kami mati total.
Permasalahan tersebut sempat kami minta untuk di mediasi oleh pihak DPRD Kabupaten Tanah Laut, bahkan sampai ke menteri Kordinator Politik Hukum dan Ham dan pada tanggal 20 Januari 2022 disepakati perdamaian
Baca Juga: Tingkatkan Keamanan di Laut, Lanal Banjarmasin Gelar Exercise ISPS di Perairan Tabanio
Namun perdamaian tersebut kembali di ingkari dan tidak dilaksanakan, pada kesempatan pertama dan baru pada tanggal 3 Mei 2023 kami menerima pembebasan PBB untuk tahun 2016, 2017, 2020, 2021, 2022.
“Dalam waktu dekat kami akan mengirimkan somasi kepada pihak Pemkab Tanah Laut, apabila sisa 3 point tersebut tidak dilaksanakan maka kami akan melakukan gugatan pembatalan hibah rumah sakit dan meminta ganti rugi, juga kerugian masyarakat yang sudah melakukan pembayaran uang muka uuntuk mengambil rumah di perumahan kami,” tutupnya.
Penulis: Iman Satria
Editor : Mercurius
Follow Google News Barito Post dan Ikuti Beritanya
1 comment
Yang mudah jadi sulit, mata ijo melihat duit, pelintir urusan berharap jadi lahan duit.