Rantau Badauh, BARITOPOST.CO.ID – Anggota Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel), Dr H Karlie Hanafi Kalianda, SH, MH mengharapkan keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) bisa menjadi tulang punggung perekonomian desa guna mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.
Harapan tersebut diungkapkan Karlie Hanafi saat melaksanakan kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pengembangan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Sinar Baru, Kecamatan Rantau Badauh, Kabupaten Barito Kuala (Batola), Senin (20/11/2023).
Dalam paparannya Karlie Hanafi mengatakan keberadaan BUMDes sebagai salah satu upaya mengatasi permasalahan-permasalahan yang terjadi di desa, terutama di lingkup kesejahteraan.
Baca Juga: Perkuat Soliditas Caleg NasDem di Kota Banjarmasin
Dijelaskanya BUMDes adalah lembaga usaha desa yang dikelola oleh masyarakat dan pemerintah desa dalam upaya memperkuat perekonomian desa dan dibentuk berdasarkan kebutuhan dan potensi desa.
Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Provinsi Kalsel ini melanjutkan sedangkan peraturan yang mengatur tentang keberadaan BUMDes tertuang dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran BUMDes. Peraturan Menteri Desa Daerah Tertinggal dan Transmigrasi RI Nomor 3 tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan Pembinaan dan Pengembangan dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa BUMDes/Badan Usaha Milik Desa Bersama (BUMDESMA) serta Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang BUMDes.
Politisi santun ini juga membeberkan BUMDes itu sendiri merupakan usaha desa yang dikelola oleh pemerintah desa dan berbadan hukum.
“Pemerintah Desa dapat mendirikan BUMDes sesuai dengan kebutuhan dan potensi desa. Pembentukan BUMDes ditetapkan dengan Peraturan Desa,” ungkapnya.
Dikatakannya juga peran BUMDes mendukung kemandirian ekonomi desa, yaitu peran terkait aspek pelayanan berimplikasi terhadap kemandirian ekonomi desa. Peran BUMDes terkait aspek akuntabilitas berimplikasi terhadap meningkatnya Pendapatan Asli Desa dan semua itu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa.
Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan tentang Pengembangan BUMDes di Desa Sinar Baru, Kecamatan Rantau Badauh, Kabupaten Batola dihadiri Kepala Desa setempat Syahidin serta tokoh masyarakat, tokoh agama, anggota TNI dan Polri setempat, organisasi kepemudaan, organisasi wanita serta masyarakat umum lainnya.
Sementara, Kepala Dinas PMD Kabupaten Batola yang diwakili Kabid Pemberdayaan Masyarakat dan Pengembangan Usaha, Mardla Rijali, SIP selaku narasumber antara lain mengatakan keberadaan BUMDes dimaksudkan untuk mendapatkan keuntungan, yang hasilnya dapat memperkuat ekonomi desa serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, seperti yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, pasal 78 ayat 1.
Dikatakan juga BUMDes mengelola atau menjalankan usaha desa, yaitu jenis usaha berupa pelayanan ekonomi desa, seperti usaha jasa, penyaluran Sembilan bahan pokok, perdagangan hasil pertanian serta industri dan kerajinan rakyat.
Menurut dia, BUMDes tidak berdiri secara ekslusif atau tetapi didirikan melalui Peraturan Desa bersama BPD yang dalam pengelolaannya berdiri sendiri, namun masih dalam naungan pemerintah desa karena pendapatan dari setiap unit usaha yang dikelolo BUMDes masuk dalam PAD Desa dan kemudian dana tersebut disalurkan untuk membangun berbagai fasilitas dan kegiatan pemberdayaan masyarakat.
“BUMDes juga diharapkan bisa menjadi tulang punggung perekonomian desa guna mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat desa,” pungkas Mardla Rijali.
Penulis/Editor/* : Sophan Sopiandi
Follow Google News Barito Post dan Ikuti Beritanya