Banjarmasin, BARITO – Gubernur Kalimantan Selatan H Sahbirin Noor menyampaikan tanggapan pemerintah daerah terhadap pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kalsel atas Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kalsel Tahun Anggaran 2022.
Tanggapan tersebut disampaikan gubernur dalam rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kalsel H Supian HK di Banjarmasin, Kamis (11/11/2021).
Dari pertanyaan dan tanggapan fraksi-fraksi DPRD Kalsel, yang berkaitan dengan RAPBD Kalsel Tahun Anggaran 2022 akan kami jelaskan secara umum dengan memperhatikan secara cermat terhadap usul, saran dan masukan tersebut.
Pertama, gubernur menyampaikan hampir semua fraksi menyoroti tentang optimalisasi pencapaian penerimaan pendapatan daerah, karena itu kami sepakat dengan saran dan masukan tersebut, karena potensi daerah kita untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih terbuka lebar, seperti dorongan terhadap Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) agar memberikan kontribusi positif pada PAD, kemudian konsistensi penggalian potensi dan pengembangan manajemen pengelolaan pendapatan daerah, kita lakukan dengan penguatan PAD, yaitu menciptakan derajat desentralisasi fiskal daerah minimal pada kategori sedang atau di atas 50 persen dari total pendapatan daerah.
Gubernur menambahkan kami juga sepakat dengan upaya peningkatan PAD melalui pengembangan berbasis elektronifikasi dan digitalisasi, termasuk intensifikasi dan ekstensifikasi serta pengawasan secara seksama pada sektor pendapatan daerah.
“Kita juga fokus pada optimalisasi sumber-sumber PAD pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) penghasil,” ujar gubernur.
Menurut gubernur hal ini merupakan fokus kita bersama, seiring dengan pulihnya kesehatan, sosial dan bangkitnya perekonomian, maka penggalian potensi pendapatan daerah diupayakan semaksimal mungkin dengan tidak membebani masyarakat maupun pelaku usaha serta tidak bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.
Kedua, gubernur menyampaikan setelah aspek pendapatan yang kita soroti, maka belanja daerah juga sama penting untuk kita cermati bersama, antara pihak eksekutif dan legislatif, karena dalam belanja, kita selalu memperhatikan penyelenggaraan urusan wajib demi memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, karena kita berupaya memastikan terlayaninya pendidikan, kesehatan, UMKM, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial yang akurat.
Lanjutnya orientasi kita pada pencapaian hasil, dari input yang direncanakan secara terukur, yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dan ini menjadi pedoman kami dalam pelaksanan belanja pada APBD Tahun Anggaran 2022.
“Fokus pembangunan untuk RKPD 2022 yaitu kesehatan, pendidikan dan keterampilan, UMKM, investasi, hilirisasi industri, pertanian dan pariwisata serta penangan banjir dan Covid-19,” sebut gubernur.
Dijelaskan gubernur ada tiga
program prioritas mengenai UMKM Pemerintah Provinsi Kalsel, yaitu program pemberdayaan usaha menengah, usaha kecil dan usaha mikro (UMKM), program pengembangan UMKM dan program penempatan tenaga kerja.
“Dengan program tersebut target di tahun 2022 usaha mikro kecil naik kelas 0,25 persen dan pencari kerja mendapatkan pekerjaan 30 persen,” harapnya.
Gubernur menambahkan dalam pelaksanaan APBD, kita memperhatikan anggaran berimbang untuk mendukung kinerja pemerintahan secara efisien, efektif, transparan dan akuntabel, karena dalam belanja daerah, kita selalu memperhatikan efisiensi keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan kami juga mengharapkan pada penyusunan APBD Tahun Anggaran 2022 ini dapat melakukan pemulihan ekonomi, khususnya berkaitan dengan dampak Covid-19, seperti penanganan kemiskinan, pengangguran dan Pemberhentian Hubungan Kerja (PHK) dengan program-program prioritas sesuai dengan RKPD Tahun 2022.
Menurut gubernur dengan berbagai pemandangan fraksi-fraksi di DPRD terhadap Raperda APBD Tahun Anggaran 2022, yang telah disampaikan dan kami tanggapi pada hari ini, kiranya kita dapat melahirkan APBD Tahun 2022 yang mampu menjawab berbagai persoalan daerah di Kalsel, karena itu kita mengharapkan APBD Provinsi Kalsel Tahun Anggaran 2022 mampu mempercepat pemulihan ekonomi, kesehatan dan kehidupan sosial yang terdampak cukup besar di masa pandemi ini dan kita juga menginginkan agar APBD Tahun Anggaran 2022 mampu meningkatkan kualitas lingkungan hidup di daerah kita, kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
“Insyaallah harapan-harapan itu bisa kita wujudkan dengan kebersamaan, saling sinergi dan kolaborasi yang telah terangkai dengan baik dalam pembahasan APBD Provinsi Kalsel Tahun Anggaran 2022,” demikian gubernur.
Penulis : Sopian