Karena itu DPRD Kalsel merekomendasikan berbagai kebijakan dan kegiatan yang dapat ditempuh untuk meningkatkan rata-rata lama sekolah dari lama sekolah yang diharapkan adalah dari perspektif siswa, sisi guru dan infrastruktur.
Dari perspektif siswa, maka ini berkaitan dengan biaya sekolah dibebaskan, beasiswa dan bantuan pendidikan ditingkatkan (KIP, BOS, Beasiswa Basnaz dan lain-lain), pendidikan kesetaraan termasuk siswa penyandang difabel dan sosialisasi.
Baca Juga: Pentingnya Ilmu Kehumasan Bagi Pegawai Kominfo
Perlu dibangun sinergitas dan koordinasi antara SKPD/dinas/instansi/lembaga terkait, misalnya untuk siswa mendapatkan KIP maka harus masuk data Program Indonesia Pintar (PIP) merupakan kerja sama tiga kementerian, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Agama (Kemenag)/cross cutting issue.
Pemberian bantuan tunai pendidikan kepada anak usia sekolah (usia 6-21 tahun) yang berasal dari keluarga miskin dan rentan miskin yang termasuk pemilik Kartu Keluarga Sejahtera (KKS), peserta Program Keluarga Harapan (PKH), yatim piatu, penyandang disabilitas, korban bencana alam atau musibah. LKPj 2022
Selanjutnya dari sisi guru perlu menambah jumlah guru, ketersediaan guru produktif (SMK) meningkatkan kompetensi guru, pelatihan dan sertifikasi guru serta tambahan tunjangan guru.
Sedangkan dari sisi infrastruktur perlu merehabilitasi dan melengkapi fasilitas sekolah, digitalisasi di era merdeka belajar, membangun sekolah baru dan menjamin aksesibilitas lokasi sekolah berupa jalan atau jembatan, moda transportasi dan bus sekolah gratis, serta program link and match antara dunia usaha/dunia industri dan lapangan kerja.