Banjarmasin, BARITO – DPD Partai Golongan Karya (Golkar) Provinsi Kalimantan Selatan menegaskan menolak politik uang (money politic) dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 9 Desember 2020. Karena itu partai berlambang pohon beringin ini melaksanakan rapat koordinasi dengan mengundang 13 Fraksi Partai Golkar se-Kalimantan Selatan di Banjarmasin, Sabtu (5/12/2020) malam.
Demikian disampaikan Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Golkar Kalsel H Supian HK didampingi Koordinator Bidang Pemenangan Pemilu (Korbid PP) Partai Golkar Kalsel H Puar Junaidi.
“Partai Golkar Kalsel menolak politik uang pada Pilkada 2020 dan bersih dari tuduhan apapun,” kata H Supian HK kepada wartawan di Sekretariat DPD Partai Golkar Kalsel di Jl Lambung Mangkurat Banjarmasin.
Supian HK yang juga Sekretaris Partai Golkar Kalsel menambahkan untuk itu Fraksi Partai Golkar se-Kalsel diinstruksikan melakukan monitoring kegiatan Pilkada di daerah masing-masing.
“Anggota Fraksi Partai Golkar se-Kalsel agar memastikan tidak terjadi politik uang pada hari pemungutan suara,” tegasnya.
Lanjutnya, anggota Fraksi Partai Golkar se-Kalsel juga diinstruksikan mengajak masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya saat pemungutan suara dan jangan sampai golput.
“Suara masyarakat ini menentukan pimpinan daerah ke depan,” ingatnya.
Ditambahkan H Puar Junaidi, DPP Partai Golkar juga menginstruksikan Fraksi Partai Golkar se-Indonesia agar merapatkan barisan untuk melakukan monitoring kegiatan Pilkada serentak 9 Desember 2020.
“Kita tidak ingin pelaksanaan Pilkada serentak ini diciderai hal-hal yang tidak diinginkan, seperti money politik,” kata Puar Junaidi.
Puar juga memastikan untuk alat peraga kampanye (APK) yang terpasang sudah dilepas.
“Arahan ini berlaku pada semua anggota Fraksi Partai Golkar se-Kalselbyang jumlahnya mencapai 100 orang,” pungkasnya.
Penulis : Sopian