Banjarmasin, BARITOPOST.CO.ID – Gabungan Pengusaha Karet Indonesia (Gapkindo) mendukung upaya pemerintah dalam peningkatan hasil karet di Kalsel.
Meski begitu, suplai bahan baku masih terbatas, bahkan sangat kurang. “Jadi terutama suplai bahan baku karet yang ke pabrik,” ucap Sekretaris Eksekutif Gapkindo Kalsel H Hasan Yuniar SH, Jumat (20/10/2023).
Menurutnya, beberapa hal terkait suplai, sejak dua tahun terakhir kondisi mutu cukup baik, namun volume turun. Sebab itu, jelasnya, salah satu industri di Kalsel mengalami kebangkrutan (stop kegiatan industri karet), akibat kurangnya suplai bahan baku.
BACA JUGA: Potensi Ekonomi Digital Cukup Besar di Kalsel
Hasan Yuniar yang memberikan materi dalam Bimbingan Teknik (Bimtek) Penyusunan Sistem Mutu berbasis IS0:9001 untuk Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB), juga memastikan, persoalan kondisi alam (hujan deras akan terganggu penyadapan karet di hulu).
“Apalagi dalam bulan-bulan terakhir ini, kondisi alam el-nina (musim kemarau berkepanjangan, akibatnya suplai bokar berkurang),” tandas mantan Hakim Adhock Hubungan Industrial ini.
Sebab itu, ujarnya, bokar yang disadap alurnya menjadi kering. Tak kalah pentingnya, kata Hasan Yuniar, penyakit juga menghantui kebun karet, apabila tidak ditanggulangi berdampak pohon karet mati. “Ini juga mengurangi suplai bahan baku karet,” paparnya.
BACA JUGA: Turun Langsung, UPZ Bank Kalsel Serahkan Bantuan Terdampak Kebakaran di Kampung Melayu
Selain itu, tuturnya, kondisi pohon karet yang tua (di atas 25 tahun), berakibat produktifitas turun. Untuk kalsel masih 800 kilogram perhektar pertahun, sehingga masih memadai jika dibandingkan dengan daerah lainnya.
Luasan lahan pohon karet, tambahnya, juga mengurangi suplai akibat alih fungsi lahan. “Jadi dari lahan karet menjadi lawan sawit,” tandasnya.
Berkurangnya harga dan tidak menarik bagi petani, sehingga petani karet banyak meninggalkan kebunnya.
Peserta Bimtek Antusias dalam Mengatasi Persoalan Karet di Kalsel
Untuk itu, Ia pun mengaku, materi yang disampaikan juga terkait ‘dukungan Gapkindo terhadap hilirisasi (hasil akhir tingkat pabrikan karet) di Kalsel’. Termasuk materi ‘Kepastian bahan baku keindustrian Crumb Rubber’ di Kota Banjarbaru, Kalsel. “Materi ini, satu kesatuan bidang perkaretan,” beber alumni Fakultas Hukum ini.
BACA JUGA: Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas di BRI Banjarmasin Mendapat Apresiasi
Mengatasi persoalan itu, Hasan berharap, Disbun kabuptaten/kota berupaya mengangkat ekonomi petani, dengan mengembalikan petani kepada pekerjaan semula, seperti menyadap karet.
Ia pun mengabarkan, permintaan karet alam di luar negeri cukup baik, dan jaminan suplai termasuk jaminan industri sangat membutuhkan bahan baku karet.
“Saya kira, usaha perkaretan di hulu tetap antusias melalui kelompok-kelompok, bahkan sudah disertifikasi oleh Dinas Perkebunan (Disbun) Kabupaten/Kota,” pangkasnya bernada optimis.
BACA JUGA: Dorong Penyandang Disabilitas Diberi Akses Pelayanan Ramah Perbankan di Kalsel
239 kelompok UPPB, dan diberikan arahan, agar optimis dalam memberikan suplai bahan baku karet. Menyusun sistem mutu terkait kelompok, dan mereka wajib memiliki STR, dan saat menjual barangnya pun harus memiliki surat keterangan asal barang.
“Kita titipkan ketentuan regulasi baru di eropa, bahwa barang-barang termasuk karet (komoditi perkebunan), diberikan semacam sertifikasi. Mulai pemilik, asal barang, dan lokasi apakah kebun sendiri atau masuk hutan lindung,” imbuhnya.
Kini, sambungnya, luasan areal kebun karet 174 ribu hektar, 175 ribu hektar produksi (masih di bawah kapasitas pabrik yang ada). 380 ribu ton per tahun kapasitas pabrik yang ada di Kalsel (11 pabrik karet, dan kini menjadi 9 pabrik karet).
BACA JUGA: Terserap Rp3 Miliar Melalui Ekspedisi Rupiah Berdaulat
Kapasitas produksi karet 270 ribu ton per tahun, jika dihitung produksi hulu, bahan baku 174 ribu ton per tahun, maka kekurangan kisaran 30 persen bahan baku per tahun.
Editor: Afdiannoor Rahmanata
Follow Barito Post klik Google News