Banjarmasin, BARITO – Usulan pengadaan mobil dinas (mobdin) baru untuk tiga Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dengan pagu anggaran Rp3.250.000.000, yang bersumber dari APBD Kalsel Perubahan Tahun Anggaran 2021, kini mematik sorotan tajam Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Forum Bersama (Forbes) Kalimantan Selatan.
Forbes menilai usulan itu sangat tidak tepat disaat masyarakat Kalsel banyak yang terdampak pandemi Covid-19, yang disesalkan lagi usulan itu bergulir saat virus corona masih belum berakhir, seolah-olah wakil rakyat tak ada empatinya kepada rakyat yang tengah kesusahan.
Karena itu Forbes Kalsel mendesak sikap tegas Pemerintah Provinsi Kalsel dan Sekretariat DPRD Kalsel agar usulan pengadaan mobdin baru itu lebih baik dibatalkan.
Desakan itu disampaikan Ketua Forbes Kalsel Rizal Lesmana kepada Barito Post di Banjarmasin, Selasa (24/8/2021).
“Usulan mobil dinas baru itu lebih baik dibatalkan,” saran Rizal.
Rizal beralasan kalau hanya sekedar dipertimbangkan, maka ada kemungkinan bakal diusulkan kembali, sedangkan kondisi kita saat ini masih diterpa badai virus corona, yang belum dapat dipastikan kapan berakhirnya.
Rizal menambahkan pihaknya mengapresiasi sikap salah satu Wakil Ketua DPRD Kalsel, yakni Muhammad Syaripuddin saat di rapat anggaran itu menyarankan pengadaan mobdin baru itu lebih baik dipertimbangkan, karena alasannya momentum pengusulannya dianggap kurang pas disaat pandemi Covid-19 belum berakhir.
Rizal mengingatkan dalam kondisi negara dan bangsa serta rakyat Indonesia masih terus berjuang memutus mata rantai penyebaran virus corona, alangkah bijaknya pihak eksekutif bersama legislatif tak hanya sebatas mempertimbangkan, tapi membatalkan saja usulan pengadaan mobdin baru tersebut.
Ia pun menyentil anggota DPRD Kalsel termasuk unsur pimpinan dewan, ketika mengusulkan sesuatu yang pendanaannya bersumber dari uang rakyat (APBD), usulan itu jangan sebatas untuk kepentingan pribadi atau golongan, tapi usulan yang disampaikan itu sejauh mana manfaatnya untuk kepentingan masyarakat.
“Yang diusulkan itu untuk kepentingan rakyat atau bukan,” sentilnya.
Aktivis ini pun mengingatkan sebagai anggota dewan, artinya sebagai wakil rakyat, mereka harusnya bersikap kritis, bukan sebaliknya malah mereka dikritik oleh rakyat.
“Anggota dewan itu harusnya perjuangkan aspirasi rakyat, peduli dan berempati dengan penderitaan rakyat serta bersikap kritis, bukan sebaliknya,” ujar Rizal mengingatkan.
Ditengah situasi dan kondisi pandemi Covid-19, menurut Rizal ini momen tepat bagi anggota dewan kembalikan kepercayaan rakyat, salah satunya dengan membatalkan pengadaan mobdin tersebut daripada hanya sekedar mempertimbangkan atau menunda.
“Ini momentum yang tepat mengembalikan marwah, jati diri dan harga diri DPRD yang merosot dimata masyarakat,” tukasnya.
Kepada dua Wakil Ketua DPRD Kalsel lainnya, yakni Hj Mariana dan Hj Karmila, ia berharap agar mengikuti sikap Muhammad Syaripuddin, yang sudah bersikap menyarankan usulan pengadaan mobdin baru itu lebih baik dipertimbangkan.
“Kepada dua wakil ketua dewan itu, yang berkepentingan terhadap mobdin, agar berkomitmen sama, sehingga kedepannya tidak ada lagi usulan yang berulang-ulang,” imbau Rizal.
Kepada pihak eksekutif, Rizal menyarankan kedepannya jangan terlalu mudah memberikan ruang anggaran kepada pihak legislatif untuk menghindari timbulnya polemik diruang publik.
Terpisah, Sekretaris DPRD Kalsel HAM Rozaniansyah menyatakan pihaknya hanya mengusulkan adanya usulan pengadaan mobdin baru tersebut.
“Kami sesuai aturan mengusulkan,” ujar Rozaniansyah.
Pejabat karib disapa Nunung menegaskan kalau nantinya harus dipending pengadaan mobdin baru itu, maka itu urusannya mereka, yakni Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kalsel dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Kalsel.
Nunung menambahkan posisi kami ini mengusulkan itu karena aturannya memang ada untuk pengadaan mobdin baru tersebut.
“Posisi kami hanya mengusulkan bukan memutuskan,” pungkasnya.
Sebelumnya ditahun 2020 lalu juga ada usulan proyek pengadaan mobdin baru jenis SUV merek Lexus tipe RX 300 Sport senilai Rp5,4 miliar yang juga diperuntukan bagi tiga Wakil Ketua DPRD Kalsel, namun setelah jadi polemik dan dikritik publik kemudian ditunda atau dipending.
Penulis : Sopian