Banjarmasin, BARITOPOST.CO.ID – Efisiensi anggaran disebut menjadi salah satu penyebab tersendatnya berbagai program Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah (Diskop UKM) Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel). Kondisi itu membuat sejumlah program pemberdayaan koperasi dan UMKM belum berjalan sesuai target.
Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Komisi II DPRD Provinsi Kalsel H Jahrian, usai rapat kerja bersama Diskop UKM Kalsel di Banjarmasin, Selasa (4/8/2026).
Menurutnya, lambatnya pencairan anggaran menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan program di lapangan.
“Koperasi itu sebenarnya ujung tombak perdagangan yang berlandaskan semangat kekeluargaan dan gotong royong. Namun yang dijalankan semuanya mengalami kendala. Kendalanya pertama efisiensi, kedua anggaran lambat turunnya, ketiga pelaksanaannya tertunda, dan keempat masih banyak persoalan koordinasi,” ujar Jahrian.
Selain persoalan anggaran, Jahrian menilai keterbatasan sumber daya manusia (SDM) di lingkungan Diskop UKM juga menjadi tantangan serius. Menurutnya, peningkatan kapasitas aparatur dan tenaga pendamping perlu diprioritaskan agar program pembinaan koperasi dan UMKM dapat berjalan lebih optimal.
Ia menyebut, kondisi tersebut bukan hanya dialami Diskop UKM, tetapi juga dirasakan banyak organisasi perangkat daerah (OPD) lain akibat pergeseran anggaran yang berdampak pada melambatnya pembangunan di berbagai sektor.
“Saya rasa semua stakeholder, dinas-dinas maupun jawatan juga begitu keadaannya. Adanya anggaran yang bergeser menghambat langkah-langkah pembangunan, baik pendidikan maupun infrastruktur,” katanya.
Sebagai solusi, Komisi II DPRD Kalsel meminta pemerintah daerah tidak hanya bergantung pada anggaran yang ada, tetapi mulai mengoptimalkan potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Salah satunya dengan memanfaatkan aset-aset milik pemerintah yang selama ini belum memberikan nilai ekonomi.
“Komisi sebenarnya mengharapkan anggaran tersebut bisa ditetapkan, tidak ada pengurangan, dengan sistem kita mencari penambahan-penambahan pendapatan daerah. Sarana dan prasarana pemerintah yang kurang bermanfaat mari kita tawarkan kepada pihak ketiga sehingga pendapatan daerah bisa meningkat,” tegas Jahrian.
Menurutnya, masih banyak aset milik Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang belum dimanfaatkan secara maksimal. Jika dikelola secara profesional dan melibatkan pihak ketiga, aset tersebut diyakini mampu menjadi sumber PAD baru yang menopang keberlanjutan program pembangunan.
Tak hanya itu, Jahrian juga mendorong pemerintah memperkuat promosi potensi daerah agar lebih dikenal wisatawan dan investor.
“Itu belum terealisasi karena kurangnya marketing, pemasaran, dan pemberitahuan kepada masyarakat umum. Seperti di Kepulauan Riau, setiap turun di bandara ada papan yang memperkenalkan potensi daerah. Demikian juga Kalimantan Selatan. Orang yang masuk ke Kalisel akan menambah pendapatan kita dan menciptakan lapangan kerja yang lebih banyak,” tukasnya
Editor/* : Sophan Sopiandi
Follow Google News Barito Post