oleh

Ada Kesenjangan Kualitas Pendidikan di Ibukota Provinsi, Kabupaten/Kota Hingga Kecamatan

Banjarmasin, BARITO – Dewan Pendidikan Kalimantan Selatan mengungkapkan hingga saat ini masih ada kesenjangan antara kualitas pendidikan di ibukota provinsi dengan yang ada di kabupaten/kota maupun kecamatan.

Kesenjangan lainnya juga belum meratanya pendidikan hingga kendala yang dihadapi dalam pendidikan bagi penyandang disabilitas.

Beragam permasalahan itu yang disampaikan Dewan Pendidikan Kalsel saat rapat kerja dengan Komisi IV DPRD Kalsel membidangi pendidikan, Kamis (13/1).

Dalam pertemuan tersebut Ketua Dewan Pendidikan Kalsel Prof DR Hadin Muhjad yang juga guru besar Universitas Lambung Mangkurat mengakui secara kondisional pendidikan di Kalsel ini memang banyak masalah.

“Salah satu contoh, sekitar 90 persen sekolah-sekolah menengah berada di pinggiran yang juga berdampak pada mutu pendidikannya,” ungkap Hadin.

Hadin menuturkan pengalamannya ketika memantau lulusan-lulusan SMA dan SMK yang masuk perguruan tinggi, rata-rata terkonsentrasi dari sekolah tertentu dan ini sangat mempengaruhi mutu pendidikan di Kalsel yang kondisinya masih rendah.

“Lulusan sekolah menengah yang berada di pinggiran, yang jumlahnya juga banyak, justru tidak dapat bersaing dengan lulusan sekolah di ibukota provinsi atau kabupaten/kota untuk pendidikan yang lebih tinggi,” sebutnya.

Kendala lainnya lanjut Hadin, anggaran pendidikan juga masih menjadi permasalahan, karena alokasinya juga masih rendah, sementara anggaran pendidikan ini sangat berkorelasi dengan upaya peningkatan kualitas pendidikan, baik dari sisi infrastruktur maupun sumberdaya manusia (SDM) yang dihasilkan.

Merespon beragam permasalahan tersebut, Ketua Komisi IV DPRD Kalsel HM Lutfi Saifuddin memastikan pihaknya akan mempelajari hasil diskusi dan aspirasi yang disampaikan Dewan Pendidikan Kalsel ini sebagai bahan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kalsel 2021-2026.

“Kami akan sampaikan lagi beragam aspirasi itu ke pihak-pihak terkait agar dapat segera ditindaklanjuti,” ungkap Lutfi.

Selain permasalahan pendidikan tersebut, juga terungkap fakta banyaknya tenaga kerja lokal yang tidak terserap, karena mereka minim kualifikasi disebabkan lebih dari 40 persen tenaga kerja justru merupakan lulusan Sekolah Dasar (SD) dan sebagian besar malah tidak menamatkan pendidikannya.

Penulis : Sopian

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

News Feed