Banjarmasin, BARITOPOST
Anggota DPRD Kota Banjarmasin, Nurrahman, menyerap berbagai aspirasi masyarakat saat melaksanakan reses di Jalan Cendrawasih RT 6, Kelurahan Basirih Selatan. Sejumlah persoalan yang disampaikan warga di antaranya menyangkut layanan BPJS Kesehatan, perubahan desil penerima bantuan sosial, perbaikan infrastruktur jalan hingga fasilitas umum di kawasan perumahan.
Nurrahman mengatakan, persoalan BPJS Kesehatan menjadi salah satu perhatian warga, khususnya masyarakat kurang mampu yang mengalami kesulitan dalam memperoleh layanan kesehatan.
Menurutnya, persoalan tersebut perlu diperjuangkan agar masyarakat yang benar-benar membutuhkan dapat memperoleh kemudahan dalam mengakses pelayanan kesehatan.
“Aspirasi warga cukup banyak, termasuk masalah BPJS. Kami ingin persoalan ini bisa diperjuangkan sehingga ke depannya masyarakat kurang mampu mendapatkan kemudahan dalam pelayanan kesehatan,” ujarnya.
Selain persoalan kesehatan, warga juga menyampaikan usulan terkait perbaikan infrastruktur jalan dan fasilitas umum. Nurrahman menyebutkan, sebagian usulan infrastruktur yang sebelumnya disampaikan masyarakat telah direalisasikan. Namun, masih terdapat sejumlah pekerjaan yang perlu ditindaklanjuti oleh pemerintah kota.
Sebagai anggota DPRD yang bertugas di Komisi III, ia berharap usulan yang belum terealisasi dapat segera mendapat perhatian dan masuk dalam program pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Alhamdulillah, sebagian besar usulan infrastruktur sudah direalisasikan. Kami berharap usulan yang masih belum terlaksana bisa segera ditindaklanjuti,” katanya.
Persoalan lain yang turut menjadi pembahasan adalah perubahan desil masyarakat dalam pendataan penerima bantuan sosial. Sejumlah warga mengaku sebelumnya menerima bantuan, tetapi kini tidak lagi mendapatkannya karena mengalami perubahan kategori desil, meskipun kondisi ekonomi mereka dinilai masih tergolong kurang mampu.
Nurrahman menilai, persoalan tersebut perlu dikaji bersama agar penyaluran bantuan sosial benar-benar sesuai dengan kondisi riil masyarakat. Dalam kegiatan reses itu, persoalan tersebut juga didiskusikan bersama perwakilan Dinas Sosial yang turut hadir.
Ia berharap pendataan dan penetapan penerima bantuan dapat dilakukan secara tepat sehingga masyarakat yang memang membutuhkan tidak kehilangan hak untuk memperoleh bantuan akibat ketidaksesuaian data.
Di sisi lain, Nurrahman juga menyoroti persoalan fasilitas umum di kawasan Perumnas Basirih. Menurutnya, masih terdapat kendala terkait penyerahan sertifikat fasilitas umum dari pihak pengembang kepada Pemerintah Kota Banjarmasin.
Padahal, penyerahan tersebut penting agar fasilitas umum dapat tercatat sebagai aset pemerintah daerah dan pengelolaannya memiliki kejelasan.
“Masih ada persoalan fasilitas umum di kawasan Perumnas Basirih, terutama terkait sertifikat yang belum diserahkan pengembang kepada pemerintah kota. Ini perlu menjadi perhatian agar status asetnya jelas dan penanganannya bisa dilakukan sesuai ketentuan,” jelasnya.
Ia berharap persoalan tersebut dapat segera dicarikan solusi melalui koordinasi antara pemerintah kota dan pihak pengembang, sehingga fasilitas umum yang dibutuhkan warga bisa dikelola dan dipelihara dengan baik.
Sementara itu, terkait penerangan jalan umum (PJU), Nurrahman menyampaikan bahwa sejumlah pekerjaan di kawasan tersebut telah diselesaikan sehingga kondisi penerangan yang menjadi perhatian warga sudah lebih baik.
Melalui reses tersebut, ia menegaskan komitmennya untuk menampung dan memperjuangkan aspirasi masyarakat agar berbagai persoalan, baik menyangkut pelayanan sosial maupun pembangunan lingkungan, dapat ditindaklanjuti oleh pihak terkait. (Masrifani)