BANJARMASIN, BARITOPOST
Anggota DPRD Kota Banjarmasin, Eddy Junaidi dari Fraksi Partai Demokrat, menyerap berbagai aspirasi masyarakat saat melaksanakan reses Masa Sidang III Tahun 2026 di Jalan Rawasari 12 RT 55, Kelurahan Teluk Dalam, Kecamatan Banjarmasin Tengah.
Dalam kegiatan tersebut, sejumlah persoalan disampaikan warga, mulai dari pembangunan infrastruktur drainase hingga keamanan lingkungan dan penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat yang membutuhkan.
Eddy Junaidi mengatakan, aspirasi terkait infrastruktur masih menjadi salah satu perhatian utama masyarakat. Dalam pertemuan itu, ia juga berdialog dengan Ketua RT 58, Hari, dan Ketua RT 60, Bambang, yang menyampaikan sejumlah kebutuhan di lingkungan masing-masing.
Salah satu usulan yang disampaikan berkaitan dengan kelanjutan pembangunan drainase di RT 58. Warga berharap saluran yang telah dibangun dapat dilanjutkan dan disambungkan agar berfungsi lebih optimal dalam mengalirkan air.
Menurut Eddy, realisasi usulan tersebut perlu disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah. Mengingat sebagian pekerjaan telah dilaksanakan pada 2025, kelanjutan pembangunan akan kembali dipertimbangkan dalam perencanaan anggaran berikutnya.
“APBD kita terbatas, sehingga pembangunan harus disesuaikan dengan skala prioritas. Mudah-mudahan tahun depan bisa kembali direalisasikan,” ujarnya.
Selain infrastruktur, persoalan keamanan lingkungan juga menjadi perhatian warga RT 60. Aspirasi yang disampaikan berkaitan dengan kebutuhan peningkatan keamanan untuk mengantisipasi tindak kejahatan, khususnya ketika sebagian warga sedang bekerja pada siang hari.
Eddy menyebutkan, persoalan tersebut telah mendapat perhatian dari pihak kelurahan. Koordinasi juga dilakukan dengan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk membantu meningkatkan pengawasan melalui patroli di lingkungan masyarakat.
Ia mengapresiasi respons pihak terkait yang dinilai menunjukkan adanya perhatian terhadap kebutuhan dan keresahan warga.
Di sisi lain, Eddy juga menyoroti upaya Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Sosial dalam melakukan pendataan ulang masyarakat penerima bantuan sosial. Petugas disebut mulai turun langsung ke rumah-rumah warga untuk melakukan verifikasi identitas dan memastikan kelayakan penerima bantuan.
Langkah tersebut dinilai penting mengingat perubahan data desil kerap memengaruhi status masyarakat dalam memperoleh bantuan pemerintah. Karena itu, proses verifikasi diharapkan dapat berjalan dengan baik agar bantuan benar-benar diterima oleh warga yang memenuhi kriteria.
Menurutnya, persoalan data penerima bantuan juga berkaitan dengan pendataan yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) serta regulasi pemerintah pusat. Oleh sebab itu, diperlukan koordinasi antarlembaga agar data yang digunakan semakin akurat dan sesuai dengan kondisi masyarakat di lapangan.
Eddy berharap sinergi antara DPRD dan Pemerintah Kota Banjarmasin terus diperkuat, baik dalam menindaklanjuti usulan pembangunan maupun menyelesaikan persoalan bantuan sosial.
“Melalui reses ini, kita menampung aspirasi masyarakat untuk diperjuangkan sesuai kewenangan dan kemampuan anggaran. Mudah-mudahan berbagai persoalan yang disampaikan warga dapat ditindaklanjuti sehingga masyarakat Banjarmasin semakin maju dan sejahtera,” pungkasnya. (Masrifani)