Banjarmasin, BARITO – Alat perekam transaksi pajak daerah atau Tapping Device sejauh ini sukses dijalankan di seluruh objek pajak. Namun, ada beberapa yang masih menjadi raport merah menurut
Badan Keuangan (Bakeuda) Kota Banjarmasin.
Kepala Bakeuda Kota Banjarmasin, Subhan Noor Yaumil, menerangkan, saat ini tercatat ada 405 objek pajak yang menggunakan Tapping Box. Tapi hanya 308 yang disiplin menjalankan alat perekam transaksi pajak tersebut.
Artinya ada 97 objek pajak menjadi catatan khusus pihak Bakeuda.
Maka dari itu, dalam upaya mengoptimalkan pendapatan asli daerah dari penerimaan pajak hotel, pajak restoran, dan pajak tempat hiburan. Pihaknya akan melakukan pengawasan serius yang memberikan teguran apabila ditemui berbuat curang atau faktor lainnya. Teguran itu berbuntut pada pelaporan kepada kejaksaan hingga evaluasi perizinan.
“Dalam rangka pengoptimalan, kami akan memberikan teguran bagi objek pajak yang bandel akan fungsi tapping box. Teguran bisa hingga pengevaluasian perizinan usaha,” tegasnya saat dihubungi Whats App, Selasa (6/4)
Subhan melanjutkan, pemasangan tapping device itu akan diwajibkan ke objek pajak lainnya yang belum menggunakan alat tersebut.
Pihaknya juga akan terus melakukan pendataan di lapangan melakukan proses pendataan agar semua objek pajak yang berpotensi untuk berkontribusi dalam pendapatan asli daerah di Banjarmasin. Agar bisa kita pasang menyeluruh di Kota Banjarmasin.
“Setelah proses pendataan ini nanti berapa kira-kira yang potensial nanti yang akan dilakukan pengembangan,” tambahnya.
Sementara itu, Pj Wali Kota Banjarmasin, Ahmad Fydayeen yang turut berhadir dalam sosialisasi pajak daerah tersebut mengatakan pentingnya transparasi pajak daerah dengan sistem Tapping Devince dalam penunjagan pembangunan di Banjarmasin.
“Jadi semua ini dari masyarakat kembali lagi ke masyarakat sehingga kita berharap dengan optimalnya penerima pajak ini bisa meningkatkan pembangunan di Banjarmasin,” katanya.
Tapping Device sendiri merupakan aplikasi baru direkomendasikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam mencegah kebocoran pendapatan asli daerah (PAD).
Penulis: Hamdani