Banjarmasin,BARITO – Untuk kesekian kalinya gabungan beberapa LSM dan Ormas kembali mendatangi Kantor Kejati Kalsel,Kamis (25/7/2019)
Kedatangan puluhan anggota LSM Forpeban ,Pemuda Islam Kalsel dan LIRA yang dikomando H Din Jaya dan HM Hasan itu guna mempertayakan kelanjutan dari penyelidikan kasus dugaan korupsi pembelian lahan di HSU yang diduga merugikan keuangan negara mencapai lebih dari Rp10 milar.
Ketua LSM Forpeban Kalsel H Din Jaya dalam orasinnya mempertanyakan sampai sejauh mana penyelidikan yang dilakukan oleh aparat kejaksaan terkait dengan adanya dugaan perbuatan korupsi pada pembelian lahan di Muara Tapus HSU, karena disinyalir ada dugaan kepala daerah setempat ikut terlibat dalam kasus ini.
” Dalam kasus ini alat bukti permulaan sudah didapat oleh penyidik Kejaksaan Agung RI, Kejati Kalsel jangan hanya menunggu tapi turun ke lapangan menindak-lanjuti ,” kata Din Jaya
Pada kesempatan itu, Ketua Pemuda Islam Kalsel HM Hasan juga mempertanyakan kelanjutan kasus Bansos di DPRD Kalsel.
Dimana dari 55 mantan anggota dewan yang ada di DPRD Provinsi Kalsel saat itu hanya dua anggota dewan yang dijadikan tersangka serta pihak eksekutif.
Sementara itu Kasi Penkum Kejati Kalsel Mahpujat SH yang menemui para pendemo menyatakan, segala aspirasi dan keinginan para pendemo akan disampaikan terlebih dahulu kepada pimpinan di Kejaksaan TinggiKalsel.
Seperti diketahui pembelian lahan tahun 2016 silam oleh Pemkab Hulu Sungai Utara di kecamatan Muara Tapus dari seorang warga diduga telah terjadi penggelembungan harga . Dari harga normal untuk tanah seluas 4 hektare tersebut hanya Rp. 2,8 miliar rupiah, namun diduga dibeli dengan harga Rp.16 miliar.
Mercurius