Banjarmasin, BARITO – DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melalui Komisi IV membidangi kesehatan memantau langsung layanan kesehatan yang diberikan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ulin Banjarmasin kepada pasien warga miskin atau kurang mampu.
Pantauan sekaligus menggelar pertemuan dengan direksi/manajemen rumah milik pemerintah provinsi itu, untuk memastikan hak yang sama bagi warga Kalsel dalam mendapatkan layanan kesehatan, walaupun terjadi penurunan APBD Kalsel Tahun Anggaran 2021 akibat pandemi Covid-19.
“Kami ingin hak rakyat miskin ini tidak terabaikan dalam mendapatkan layanan kesehatan sesuai amanah undang-undang,” ujar Ketua Komisi IV HM Lutfi Saifuddin kepada wartawan di Banjarmasin, Senin (4/1/2021).
Lutfi Saifuddin beserta anggota Komisi IV didampingi Wakil Ketua DPRD Kalsel M Syaripuddin melanjutkan, hal lainnya yang perlu disinergikan selain hak warga miskin, diantaranya persoalan kenaikan iuran BPJS semua golongan, baik kelas 1, 2 dan 3 ditengah pandemi Covid-19 harus pula diimbangi dengan pelayanan jaminan kesehatan yang terbaik bagi kepesertaan, meski pemerintah telah mengklaim mensubsidi Rp7.000 per jiwa bagi peserta kelas 3, namun realnya ada kenaikan sebesar Rp10.000 per jiwa menjadi Rp35.000 per jiwa, artinya potensi banyaknya masyarakat yang jadi peserta BPJS mengalami penunggakan iuran bulanan, untuk itulah pemerintah provinsi harus siap mengantisipasi agar pelayanan kesehatan masyarakat miskin tetap terjaga.
“Dulu kan peserta kelas 3 bayar Rp25 ribu per jiwa sekarang naik menjadi Rp35 ribu per jiwa,” sebutnya.
Politisi Gerindra ini menambahkan, terkait rencana kerja (renja) 2021, tentunya harus memastikan dampak kenaikan iuran BPJS yang harus seirama dengan pelayanan yang didapat masyarakat, karena itu sebagai rumah sakit berstatus Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) milik Pemprov Kalsel ini harus menjadi pioner dengan memberikan pelayanan optimal, karena hak mereka pemegang JKN juga harus didapatkan.
“Komisi IV DPRD Kalsel meminta seluruh layanan kesehatan tidak terpengaruh dan mendukung anggaran jaminan kesehatan,” pungkasnya.
Penulis : Sopian