Banjarmasin, BARITO – Para kepala desa di wilayah Kabupaten Kotabaru yang mengeluhkan usulan-usulan pemerintah desanya yang diusulkan saat musyawarah perencanaan dan pembangunan (musrenbang), baik di tingkat desa, kemudian diteruskan di tingkat kecamatan, namun saat di tingkat kabupaten banyak tidak terakomodir, sehingga membuat para kades tidak begitu semangat lagi berharap di musrenbang meski pun kembali ada usulan atau pun aspirasi yang disampaikan masyarakat.
Keluhan para kades itu yang kemudian direspon dan jadi perhatian serius anggota DPRD Kalimantan Selatan Muhammad Yani Helmi saat melaksanakan kegiatan reses di daerah pemilihan (dapil) Kabupaten Kotabaru belum lama tadi.
Keluhan para kades itu salah satunya diungkapkan Yani Helmi saat konferensi pers dengan awak media di ruang rapat Badan Pembentukan Peraturan Daerah (BP Perda) DPRD Kalsel, Rabu (26/2/2020).
Yani Helmi menuturkan, salah satu yang jadi keluhan para kepala desa yang ditemuinya saat melaksanakan reses adalah banyaknya usulan dari pemerintah desa yang tidak terakomodir saat musrenbang di tingkat kabupaten, sehingga mereka tidak begitu semangat bila disarankan untuk mengusulkan apa saja yang jadi usulan pemerintah desa ke musrenbang.
Sebelumnya anggota Fraksi Partai Golkar Kalsel ini reses di Desa Salino dan Desa Sungai Pasir Kecamatan Pulau Laut Tengah, kemudian dilanjutkan di Desa Tata Mekar, Desa Tanjung Pelayar dan Desa Tanjung Tengah Kecamatan Pulau Laut Tanjung Selayar.
Beragam aspirasi disampaikan warga Bumi Saijaan, antara lain minta perbaikan jalan desa dan jalan usaha tani, penambahan lokal ruang belajar SMA, pembangunan SMK. Kemudian permintaan warga dibuatkan irigasi, pengembangan sektor kepariwisataan. Selain itu minta pengembangan di sektor perkebunan, perikanan dna kelautan, namun yang paling dikeluhkan masyarakat terkait infrastruktur jalan yang juga berimbas pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan dan pariwisata.
“Seharusnya ini ada sinergitas antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten,” ujar Yani.
Diungkapkan pengusaha sukses ini, dari reses selama beberapa hari di wilayah Kotabaru, infrastruktur jalan ini memang jadi keluhan paling banyak dari warga desa khususnya, karena kondisi jalannya memang memprihatinkan.
“Infrastruktur jalan di Kotabaru banyak yang kondisinya rusak itu di desa-desa dan itu dikeluhkan masyarakat desa,” sebutnya.
Sehingga saat reses bertemu warga dan kepala desanya, tukas anggota Komisi II DPRD Kalsel membidangi ekonomi dan keuangan ini, saya support para kadesnya untuk disuarakan di musrenbang dengan juga memberikan pemahaman bahwa ada kewenangan, yang mana jadi wewenang pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten.
Contohnya, imbuh Yani, terkait SMA dan SMK, maka itu jadi kewenangan pemerintah provinsi, sedangkan TK, SD dan SMP, itu kewenangan pemerintah kabupaten.
Begitu juga soal infrastruktur jalan, lanjut adik kandung Gubernur Kalsel H Sahbirin Noor, ada jalan yang jadi kewenangan provinsi dan juga kewenangan kabupaten, seperti jalan desa atau jalan usaha tani, itu jadi kewenangan pemerintah kabupaten.
Saya support para kades (pembakal, red), tapi jawaban mereka, pada musrenbang tahun kemarin saja usulan desa tidak terakomodir saat musrenbang kabupaten, ungkap Yani mengutip jawaban para kades.
“Pembakal malah menjawab, musrenbang tahun kemarin saja paman ai kada di dangari buhannya,” kutipnya.
Meski saya kaget mendengar jawaban para pemkabal itu, tukasnya, kita sebagai wakil rakyat tentu tidak ingin melemahkan semangat mereka, sehingga kita sarankan kepada para pembakal ini agar tidak menyerah demi memperjuangkan kepentingan desanya.
“Para pembakal kita motivasi agar terus berjuang dengan mengusulkan di musrenbang siapa tahu nanti bisa dibawa ke provinsi untuk ditindaklanjuti,” pungkasnya.
Penulis : Sopian