Banjarmasin, BARITO – Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) juga menjadi korban rencana penghapusan dalam Omnibus Law. Beragam komentar dimasyarkat juga bermunculan termasuk ASN yang banyak berurusan dengan Amdal tersebut.
Kasi Pengkajian Amdal Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Banjarmasin, Adi Rahman, mengatakan pihaknya mengakui sudah mendengar isu tersebut dan sangat menyayangkan ketika wacana tersebut benar terjadi.
“Penghapusan Amdal memang jadi topik pembicaraan saya dengan beberapa teman di instansi lain, terutama dari pihak walhi,” ucapnya ketika ditemui di ruang kerjanya, Kamis (30/01) pagi.
Menurutnya, jika penghapusan Amdal memang diberlakukan, maka hal tersebut akan banyak menimbulkan kerusakan pada lingkungan. “Bagaimana tidak merusak kalau suatu pembangunan menyampingkan salah satu syarat yang penting ini,” ungkap pria yang kerap disapa Adi itu.
Ia mengakui, hingga saat ini pihaknya masih belum menerima rujukan resmi dari kementrian terkait mengenai rencana yang diajukan dalam Omnibus Law tersebut.
“Ini kan masih rencana yang diajukan dalam Omnibus Law, belum ada tanggapan oleh Kementrian Lingkungan Hidup. Nanti kalau memang sudah ada ya mau tidak mau kita ikuti,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa adanya aturan yang harus menyertakan sertifkat Amdal dalam suatu pembangunan sudah tepat. Pasalnya pemerintah pasti mengutamakan dampak lingkungan yang diakibatkan dari suatu pembangunan.
“Tidak mungkin pemerintah pusat tidak memikirkan itu, kemungkinan akan diganti dengan regulasi baru untuk memudahkan para investor untuk membangun investasi di Indonesia,” jelas Adi.
Dengan demikian, ia berharap jika memang benar diganti, alangkah lebih baiknya jika masih tetap mengutamakan dampak dari suatu pembangunan agar tidak berdampak terhadap lingkungan kehidupan masyarakat. “Semoga saja ada solusi yang terbaik untuk kebaikan lingkungan kita,” pungkasnya.
Penulis: Hamdani