Bandung, BARITOPOST.CO.ID – Panitia Khusus (Pansus) III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel) membidangi infrastruktur dan pembangunan bersama stakeholder melaksanakan kunjungan kerja ke DPRD Provinsi Jawa Barat (Jabar) untuk menggali informasi, masukan serta saran demi menghasilkan rekomendasi atas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah Tahun Anggaran 2022, Jumat (28/4/2023).
Rombongan Pansus III DPRD Provinsi Kalsel dipimpin H Gusti Abidinsyah diterima oleh Ketua Pansus LKPj DPRD Provinsi Jabar, H Jajang Rohana, S.Pd.I.
Dikesempatan itu, Gusti Abidinsyah mengatakan tujuan kunjungan Pansus III DPRD Provinsi Kalsel agar dapat menggali informasi dan saran-saran serta masukan yang sangat luar biasa berkaitan LKPj Kepala Daerah Tahun Anggaran 2022.
“Kami disini melihat ada beberapa poin penting yang dapat diambil, pertama, ditekankannya masalah koordinasi yang harus selalu ada integritas, sehingga terintegrasi antara kabupaten/kota serta provinsi,” ujarnya.
BACA JUGA: Paman Birin dan Pj Bupati Batola Gratiskan 1000 liter Pertalite untuk Jemaah Haul Datu Kalampayan
Lanjutnya, persoalan ini kadang-kadang mudah dikatakan tetapi bagaimana agar hal itu juga bisa diimplementasikan ke bawah.
Yang kedua, imbuhnya, adanya sinergitas kabupaten/kota bersama Pemerintah Provinsi Jabar dalam hal membangun sebuah daerah yang sangat luar biasa penduduknya sekitar 50 juta lebih.
“Ternyata ada aturan-aturan main yang luar biasa lagi yang dipakai oleh Gubenur Jabar, Ridwan Kamil bersama DPRD Provinsi Jabar adalah berusaha untuk memberikan bantuan keuangan kepada seluruh kabupaten/kota,” tambahnya.
Gusti Abidinsyah juga menyebutkan dari hasil kunker ini, ternyata Pansus LKPj DPRD Provinsi Jabar terkait dengan teknis pembahasan keterangan pertanggungjawaban gubernur di DPRD, yang pembahasannya di awali di tingkat komisi-komisi dan dilanjutkan pembahasan di tingkat pansus.
Menurutnya, secara umum, Pansus LKPj DPRD Provinsi Jabar cukup berbeda dimana hanya terdapat satu pansus terkait LKPj, sedangkan DPRD Provinsi Kalsel dibagi menjadi per bidang (komisi-komisi).
Abidinsyah berharap adanya pertemuan dengan Pansus LKPj DPRD Provinsi Jabar ini kedepannya nanti stakholder terkait bisa mengkaji lagi untuk menjadi rujukan atau acuan bagi Pemerintah Provinsi Kalsel nantinya.
BACA JUGA: Fokus 5 Titik Potensi Pajak Parkir
“Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan ini bisa kita coba terapkan di Provinsi Kalimantan Selatan agar LKPj ini bisa lebih sempurna, lebih baik dan bisa dipertanggungjawabkan,” harapnya.
Sementara itu Ketua Pansus LKPj DPRD Provinsi Jabar, H Jajang Rohana, S.Pd.I mengungkapkan Jawa Barat sampai saat ini masih membahas LKPj Gubernur yang sudah memberikan nota laporan pertanggungjawabannya. Yang pada intinya antara DPRD dengan pemerintah daerah adalah mitra, jadi sama-sama terlibat dalam perencanaan dan penganggaran.
“Kita juga punya fungsi kontrol dalam LKPj ini sejauhmana semua program yang sudah direncanakan dan dianggarkan itu berjalan baik atau tidak. Kita memberikan saran kepada pemerintah daerah untuk hal-hal yang belum tercapai atau kurang bagus agar bisa diperbaiki di tahun berikutnya,” jelasnya.
Turut serta dalam kunjungan ini, yaitu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (Dinas PUPR), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA), Dinas Perhubungan (Dishub) dan Dinas Permukiman.
Penulis/Editor/* : Sophan Sopiandi
Follow Google News Barito Post dan Ikuti Beritanya