Jejeran truk pengangkut pupuk dan karnel disalah satu SPBU di kota Sampit antri untuk mendapatkan BBM solar bersubsidi, namun antri pagi belum tentu mereka akan kebagian solar bersubsidi. (zainal/brt)
Sampit, BARITO – Untuk mendapatkan solar bersubsidi, para sopir truk angkutan pupuk dan karnel harus mengocek kantong yang lebih dalam lagi, disamping rebutan dengan pelangsir yang menguasai setiap SPBU di Sampit.
Itu bukan menjadi rahasia umum lagi, pemandangan jejeran panjang truk mengantri solar di SPBU, setiap hari menghiasi sepanjang jalan yang tidak jauh dari SPBU.
Disana ada petugas pemungut juru parkir terlihat mengambil uang baik kendaraan truk yang keluar maupun yang masuk, setiap SPBU pungutan tersebut bervariasi jumlahnya.
Dari pengakuan sopir truk pembawa pupuk Yono didampingi Indra kepada media ini, mengatakan bahwa disamping sulitnya untuk mengisi BBM jenis solar bersubsidi mereka juga merasa sangat memberatkan adanya pungutan diluar kewajaran.
Sopir diminta uang untuk parkir saja 5 ribu ditambah pungutan diluar itu berkisar antara 20 ribu sampai 40 ribu (pungutan tidak jelas), sedangkan menurut mereka kalau tidak dipenuhi mereka tidak akan mendapatkan BBM solar bersubsidi itu.
“Saya tidak habis pikir kenapa para pelangsir ini bebas menguasai SPBU, sedangkan kami yang memang bekerja angkutan sulit sekali mendapatkannya.”Ujarnya sambil bertanya Senin (29/10).
Sementara Organda sendiri yang ada di Sampit, kalau mereka lihat selama ini tidak bisa berbuat banyak membantu. Padahal semestinya menurut mereka, organisasi ini sepatutnya memperjuangkan para sopir yang tergabung didalamnya.
“Kami sudah membicarakan masalah ini dengan sesama para sopir, dalam waktu dekat kalau begini terus kami akan demo.” Ungkapnya.
Terkait kabar akan dilakukannya demo oleh para sopir truk dalam waktu dekat, ketua komisi II DPRD Kotim yang menangani masalah BBM, Rudiannur ditemui media ini menurutnya penyampaian pendapat itu boleh saja asalkan jangan melakukan anarkis.
Mengenai sulitnya para sopir atau pengusaha untuk mendapatkan BBM solar di SPBU, memang sungguh sangat keterlaluan dalam hal ini tentunya pemerintah daerah dan pihak berwenang harus melakukan penertiban setiap SPBU.
“Jadi dari pantauan kami dari komisi II DPRD Kotim dilapangan ada indikasi penyimpangan terkait BBM bersubsidi ini, termasuk juga pungutan yang tidak jelas di SPBU itu.”Tegas Rusdinnor. zai